 |
| Anton Apriyantono |
Mengenai penempatan kader PKS pada posisi penting di Kementrian Pertanian, menurut Anton, tuduhan itu tidak berdasar. Sebab dan PNS dilarang menjadi anggota partai. "Kalaupun ada simpatisan, itupun tidak banyak," ujarnya.
Anton juga mempertanyakan kriteria kegagalan, seperti yang dituduhkan pihak AS. Seperti diketahui, pada saat Anton menjabat sebagai Mentan, Indonesia justru mampu mencapai swasembada beras. "Analisa itu mungkin didasarkan kepentingan AS," katanya.
Anton memang pernah berbenturan dengan kepentingan AS saat menjadi Menteri. Boleh jadi, 'perang' antara Anton dengan AS dipicu soal flu burung dan larangan masuknya apel AS ke Indonesia.
Saat itu, Anton tidak setuju dengan sikap AS yang sepertinya menakut-nakuti Indonesia agar agar membeli vaksin flu burung yang mahal dalam jumlah besar. Dia menolak membeli Tamiflu yang harganya mahal. Sedangkan soal larangan apel AS masuk Indonesia, karena apel itu sejatinya bukan dari AS. Lagipula, ada hama yang menempel di apel tersebut.
Mengenai tudingan korupsi, menurut Anton, lebih tidak masuk akal. Pasalnya, impor beras dilakukan oleh Bulog tanpa campur tangan Kementerian Pertanian. Demikian pula tudingan mendapat dana dari Monsanto. Menurutnya, kasus itu meledak jauh sebelum dirinya menjabat Mentan.
Anton mengaku tidak anti Amerika. "Saya anti ketidakadilan dan kezaliman," tegasnya. (HP) [Sumber: gatra.com]
 |
| Anton Apriyantono |
Jakarta - Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Menteri Pertanian dijabat oleh Anton Apriyantono. Anton rupanya dianggap pemerintah AS sebagai menteri gagal. AS berharap Anton dicopot, namun harapan itu tidak terkabul.
Dalam dokumen Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks dengan kode 06JAKARTA873 tertanggal 24 Januari 2006, Kedubes AS melapor ke Washington soal profil Mentan Anton Apriyantono yang dalam dokumen tersebut mereka tulis Anton Apriyanto. Profil itu bertajuk 'Mentan Indonesia: Anatomi Kegagalan'.
"Tidak punya visi, tidak bisa mengimplementasikan perubahan sederhana untuk secara positif mendorong pendapatan produsen, dan kurang jelas tindakannya untuk menjaga masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan seperti Flu Burung. Semua menuju pada sebuah kementerian yang performanya kurang," demikian deskripsi mereka soal Anton.
Anton dianggap tidak punya pengalaman di kementerian. Dia didapuk menjadi Mentan, dianggap AS karena Anton adalah kader PKS yang sedang naik daun. Bahkan AS menuding kepentingan PKS ikut membentuk kebijakan Anton di Kementan.
"Staf senior diganti, diiringi bisik-bisik karena bertentangan dengan pandangan menteri (Anton) soal perempuan yang pegang jabatan, dan atau keinginannya menempatkan kader PKS dalam posisi penting. Banyak Dirjen dan Direktur diganti. Banyak pula penggantinya dari Institut Pertanian Bogor," kata laporan itu.
Kedubes AS Jakarta berpendapat sikap kompromi SBY mempengaruhi kinerja kementerian termasuk Kementan. Anton juga dianggap tidak menghargai analisa bawahannya dengan membentuk semacam komite ahli yang sebagian beranggotakan orang IPB.
Kedubes AS menuding Kementan juga rawan korupsi dalam hal izin impor beras yang diduga menguntungkan partai Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla, Partai Golkar, sampai masalah suap dari perusahaan asing di mana Monsanto akhirnya membayar denda US$ 1,5 juta di AS pada Januari 2005.
"Ada juga tuduhan mengalihkan hak impor ke perusahaan milik anggota PKS. Meski susah dibuktikan, rumor ini berkembang di kalangan swasta dan pejabat Kementan non-PKS," jelasnya.
Dituduhkan juga, Anton sengaja menunda penjualan perkebunan karet Goodyear di Sumatera Utara ke pihak Bridgestone pada awal 2005. Ini lantaran Bakrie Plantations milik Menko Kesra saat itu, Aburizal Bakrie naksir dengan perkebunan itu, namun pada akhirnya memang tidak jadi membeli.
Kedubes AS mengeluhkan kebijakan Anton menyulitkan kebijakan perdagangan AS seperti akses pemasaran daging sapi AS atau siapa yang ditunjuk untuk menghadiri pertemuan para pembuat kebijakan dengan pihak AS. AS mengklaim keluhan juga disampaikan Kedubes lain, kelompok bisnis dan perempuan.
"Tapi, karena pentingnya partai sang menteri untuk dukungan politik Presiden dan ada menteri dari PKS yang baru keluar dari kabinet, sepertinya Menteri Anton tidak akan diganti," keluh mereka. (fay/nrl) [Fitraya Ramadhanny - detikNews.com]
