INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR menilai, Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono bersikap tak transparan dalam pengucuran dana Bank Century. Terbukti pengucuran dana 'penyelamatan' sebesar Rp 6,7 triliun dari LPS itu tidak diketahui sama sekali oleh DPR.
Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, sikap Sri Mulyani dan Boediono yang telah menyepakati kucuran dana ke Bank Century itu selama ini tertutup dengan DPR. Padahal, antara pemerintah dan DPR sudah sepakat pengucuran dana itu hanya Rp 1,3 triliun.
"Memang undang-undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak harus meminta izin DPR untuk mengucurkan dana tersebut. Tapi DPR hanya sepakati dana untuk menghadapi persoalan akibat krisis sebesar Rp 1,3 triliun. Setelah Januari 2009, tidak ada laporan apa-apa, sampai menyeruak seperti sekarang," ujar Andi di Warung Daun Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9).
Andi pun menyatakan bahwa DPR saat ini sangat menyesalkan sikap Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang tidak transparan menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Dan alasan tidak transparan itu dilakukan juga dinilai, Andi tidak masuk akal.
"Kata mereka, tidak transparan agar menjaga situasi pasar dan tidak terjadi rush. Ini memang persoalan yang agak rumit, tapi masak sama DPR saja yang juga lembaga negara tidak tranparan juga," cetusnya. [mut]
Sumber : inilah.com
Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, sikap Sri Mulyani dan Boediono yang telah menyepakati kucuran dana ke Bank Century itu selama ini tertutup dengan DPR. Padahal, antara pemerintah dan DPR sudah sepakat pengucuran dana itu hanya Rp 1,3 triliun.
"Memang undang-undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak harus meminta izin DPR untuk mengucurkan dana tersebut. Tapi DPR hanya sepakati dana untuk menghadapi persoalan akibat krisis sebesar Rp 1,3 triliun. Setelah Januari 2009, tidak ada laporan apa-apa, sampai menyeruak seperti sekarang," ujar Andi di Warung Daun Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9).
Andi pun menyatakan bahwa DPR saat ini sangat menyesalkan sikap Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang tidak transparan menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Dan alasan tidak transparan itu dilakukan juga dinilai, Andi tidak masuk akal.
"Kata mereka, tidak transparan agar menjaga situasi pasar dan tidak terjadi rush. Ini memang persoalan yang agak rumit, tapi masak sama DPR saja yang juga lembaga negara tidak tranparan juga," cetusnya. [mut]
Sumber : inilah.com
