 |
| Burhanuddin Muhtadi |
"Dilihat dari kultur Jawa yang mempengaruhi SBY, itu bentuk hukuman sangat halus yang ingin dikirimkan SBY kepada PKS dan publik," ujar Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Ahad 3 April 2011.
Sejauh ini, kata dia, semua partai politik anggota koalisi telah dipanggil Yudhoyono untuk membicarakan kontrak baru mereka. Cuma PKS yang belum juga bertemu Yudhoyono.
Namun, ia ragu Yudhoyono bakal memberi hukuman yang lebih berat, semisal mengurangi jatah kursi menteri bagi PKS atau bahkan menendang PKS dari koalisi. Sebabnya, langkah seperti itu dikhawatirkan memberi banyak dampak.
Jika jatah kursi di kabinet dikurangi, kata Burhanuddin, ada kemungkinan PKS akan protes kenapa Partai Golkar, yang lebih "bandel", tak juga dikurangi kursinya.
Kalau PKS keluar dari koalisi, dukungan bagi pemerintah di parlemen bakal berkurang. PKS juga justru berpeluang menjadi lebih solid jika ditendang dari koalisi. "Karena konstituen PKS yang paling kritis terhadap pemerintahan SBY, kalau dikeluarkan (dari koalisi) akan meningkatkan militansi kader PKS untuk turun ke jalan," tuturnya. Dengan begitu, eskalasi politik meningkat dan pemerintah pun makin tak stabil.
Bagaimanapun, kata Burhanuddin, cuma Yudhoyono yang tahu seperti apa nasib PKS dalam koalisi. "SBY tipikal pemimpin yang banyak kalkulasi politik, ini semua sangat tergantung seberapa jauh SBY berani memutuskan nasib PKS," ucapnya.
Namun Burhanuddin mengingatkan, jika Golkar dan PKS tak ditindak tegas, ada peluang duet partai itu bakal mengulangi "kenakalan" mereka terhadap Yudhoyono. Yakni, tak konsisten mendukung pemerintahan, terutama di parlemen. "PKS dan Golkar akan makin mempermainkan SBY, yang karakternya tidak tegas dan berani," katanya.
Sumber: tempointeraktif.com
