VIVAnews - PKS menyatakan hubungannya dengan Partai Demokrat masih baik.
Bahkan menurut Politisi PKS Andi Rahmat mayoritas pendapat PKS masih sama dengan Demokrat.
"Kalau ada 100 masalah, 99 kita sama-sama," kata Andi saat bersama tim 9 bertemu Aburizal Bakrie, di DPP Golkar, Selasa 23 Februari 2010.

Andi mengatakan namun PKS walau partai koalisi ada kalanya berbeda dengan Demokrat. Misalnya soal kasus Bank Century.

"Kalau 99 sama-sama kecuali satu yaitu Century ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Andi mengatakan hubungan PKS dan Demokrat tidak  terganggu. "Kita masih mesra dengan Demokrat," ujarnya.

Dalam pembacaan pendapat akhir Pansus Century malam nanti, PKS akan menyebut nama orang yang bertanggungjawab dalam pandangan akhir Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menyatakan lobi terkait Angket Kasus Bank Century boleh saja berlangsung. Namun PKS menyatakan lobi ini tidak akan mempengaruhi hasil akhir Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century.

"PKS berpandangan, kami tidak boleh mengorbankan orang yang tidak bersalah, atau menutupi-nutupi orang yang bersalah," kata Anis.

Laporan: Dian Widiyanarko

 JAKARTA, KOMPAS.com - Inilah para "tersangka" kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun versi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Nama-nama di bawah ini dinilai bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana talangan pada proses merger dan akuisisi Bank CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century dari 2001-Desember 2004, periode pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek pada November 2008, penyertaan modal sementara pada 2008-2009, dan aliran dana.

Pada periode akuisisi dan merger hingga menjelang pemberian FPJP
1. Pemegang saham Rafat Ali Rizvi
2. Pemegang saham Hesham Al Warraq
3. Pemilik Bank Century Robert Tantular
4. Deputi Gubernur BI Aulia Pohan
5. Direktur Pengawasan Bank BI Sabar Anton Tarihoran
6. Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak
7. Deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom
8. Deputi Gubernur BI Siti Ch. Fadjriah

II. Periode pemberian FPJP
1. Gubernur Bank Indonesia Boediono
2. Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom
3. Deputi Gubernur BI Siti Ch. Fadjriah
4. Deputi Gubernur BI Boedi Moelya
5. Direktur Pengawasan Bank I BI Zainal Abidin
6. Direktur Pengelolaan Moneter BI Eddy Sulaeman Yusuf
7. Deputi Direktur Pengelolaan Moneter BI Sugeng
8. Deputi Direktur Pengelolaan Moneter BI Dody Budy Waluyo
9. Dan pihak-pihak terkait lainnya.

III. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik
1. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani
2. Anggota KSSK Boediono
3. Sekretaris KSSK Raden Pardede
4. Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Rudjito

IV. Pemberian Penyertaan Modal Sementara
1. Komisioner LPS Rudjito
2. Komisioner LPS Firdaus Djaelani


V. Penggunaan PMS atau aliran dana
1. Nasabah Bank Century cabang Makassar Amiruddin Rustan
2. Kepala Cabang Bank Century cabang Makassar Rusdi Nasyir

JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahatera menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Sembilan fraksi malam ini (23/2) membacakan pandangan akhirnya atas pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century.

“Pandangan kami bukanlah untuk memojokkan atau mengorbankan pihak tertentu,” kata juru bicara Fraksi PKS, Andi Rahmat, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/2). Sri Mulyani, Raden Pardede, dan Boediono, kata Andi, patut diduga bertanggung jawab khususnya terkait pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century. Bahkan, pemberian FPJP untuk Bank Century, menurut Fraksi PKS telah memenuhi unsur Pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak hanya kepada ketiga orang tersebut, pejabat-pejabat BI yang terkait dengan proses bailout juga dinilai Fraksi PKS patut diduga bertanggung jawab atas kasus Bank Century. Nama-nama seperti Miranda Goeltom, Siti Fadjriah, Aulia Pohan, dan Budi Mulya dinilai layak bertanggung jawab.

Tidak hanya dugaan tindak pidana korupsi, menurut Fraksi PKS, dalam periode proses akuisisi sampai pencairan FPJP, perbuatan pihak terkait diduga telah melanggar UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Akibatnya bailout untuk Bank Century sebesar Rp 6,76 triliun telah merugikan keuangan negara dan perkonomian negara.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKS menyerahkan kesimpulannya kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian atau KPK untuk menindaklajutinya. Selain itu, Fraksi PKS juga merekomendasikan perubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perbankan. PKS juga meminta dibentuknya tim pengawasan terkait proses tindak lanjut proses hukum dalam kasus Bank Century.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian "membandel". Dua partai koalisi ini makin tegas menyatakan bahwa proses bail out kepada Bank Century yang melibatkan Gubernur BI dan Menkeu sebagai pengambil keputusannya cacat hukum. Bahkan, keduanya juga sepakat bahwa masalah Bank Century sudah dimulai sejak akuisisi dan merger tiga bank menjadi Bank Century dilakukan.
BI melakukan perbuatan melawan peraturannya sendiri. Melalaikan tugasnya.

Hal ini berbeda sama sekali dengan pandangan partai koalisinya, Demokrat. Ada 14 poin pandangan Fraksi PKS yang disampaikan Andi Rahmat, mulai dari merger hingga penyertaan modal sementara diluncurkan. Akuisisi dan merger tiga bank menjadi Bank Century dinilai terjadi atas pembiaran dan pelanggaran peraturan oleh Bank Indonesia sebagai pemberi izin dan eksekutor.

"Setelah merger pun, terus terjadi berbagai praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak terkait yang merugikan Century sekurang-kurangnya Rp 6,3 triliun yang kemudian akhirnya ditutup dengan dana PMS pasca-bail out," tuturnya dalam pembacaan pandangan sementara fraksi, Senin (8/2/2010).

Pelanggaran-pelanggaran itu pun tidak ditindak tegas oleh BI sebagai pengawas. Ketika krisis dan Century goyah, BI terindikasi kuat melakukan langkah-langkah agar Bank Century mendapat fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).

Menurut Andi, Bank Century sejak awal dapat terus bertahan memang karena keistimewaan yang diberikan oleh BI. Seolah sepakat dengan PKS, PPP menyatakan bahwa BI telah memberikan keistimewaan kepada Bank Century hingga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri tentang persyaratan tata cara merger, kualitas aktiva produktif, hingga penilaian kemampuan dan kepatutan pengelola bank.

"Atas dasar ini, PPP berpendapat BI melakukan perbuatan melawan peraturannya sendiri. Melalaikan tugasnya. Lalai dalam menerapkan peraturan secara prudent dan konsisten," ujar juru bicaranya, Romahurmuzi.

Selain itu, mereka juga mencatat bahwa pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK) masih menyisakan persoalan hukum hingga sekarang.

sumber: www.kompas.com

PANSUS Angket Century sedang berakrobat menjelang akhir masa kerja yang tinggal dua pekan lagi. Manuver politik menjadi penting karena penilaian awal kerja pansus menghasilkan skor amat timpang 7-2.

Tujuh fraksi berpendirian kebijakan penalangan dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century yang terancam bangkrut--karena itu dikhawatirkan berdampak sistemis--adalah keputusan yang sarat dengan agenda tersembunyi. Hanya dua fraksi--Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa--yang menilai kebijakan bailout tepat tanpa agenda mencurigakan.

Skor 7-2 adalah pukulan telak bagi Partai Demokrat yang mengepalai koalisi besar. Dari tujuh fraksi yang berpandangan bailout Century melanggar banyak sekali rambu hukum, empat partai--Golkar, PKS, PAN, PPP--adalah anggota koalisi.

Mengapa empat rekan koalisi berpandangan sama dengan tiga partai oposisi, PDIP, Hanura, dan Gerindra?

Bagi Partai Demokrat, pertanyaan mengapa anggota koalisi 'membelot' tidaklah penting. Yang jauh lebih penting sekarang adalah membalikkan skor 7-2 menjadi 2-7. Waktu masih ada walaupun tidak terlalu banyak.

Untuk membalikkan skor itu berbagai akrobat sudah dilakukan. Dari ancaman reshuffle kabinet sampai perintah mengusut para pengemplang pajak yang merugikan negara. Sampai saat ini skor awal 7-2 sepertinya tidak goyah.

Tetapi, ingat, kepentingan politik hampir tidak ada yang mutlak. Partai-partai telah memberi kita pelajaran berulang-ulang bahwa kebenaran dalam kacamata politik adalah kebenaran transaksional. Selama transaksi menggiurkan kedua pihak, kebenaran bisa dikompromikan.

Ingat bagaimana pansus DPR di masa lalu yang menyelidiki sejumlah perkara kontroversial tenggelam tidak tentu rimbanya. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah politik transaksional. Semakin sering DPR membentuk pansus, semakin sering pula transaksi yang harus dibereskan. Dan semakin kencang suara pansus, semakin mahal ongkos transaksinya.

Seorang anggota pansus dari Hanura mengaku diteror belakangan ini. Dari sisi akrobat politik, meneror anggota Hanura seperti membuang garam ke laut karena tidak ada gunanya bagi pembalikan skor. Bila hendak meneror, tentu tertuju kepada kelompok koalisi yang bersuara lain itu.

Bersuara beda di dalam pansus harus dipahami juga sebagai teror untuk meningkatkan daya tawar. Tergantung siapa yang hendak membeli. Semakin hebat pembeli semakin hebat pula harga yang harus dibayar. Apalagi kalau terdapat dua pembeli dengan kemampuan amat bersaing.

Kepentingan politik Demokrat adalah pansus menghasilkan kesimpulan yang ramah bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bila kesimpulan mengatakan bailout Century adalah pelanggaran hukum, berbagai persoalan berat akan menimpa pemerintahan SBY-Boediono. Mungkin tidak ada pemakzulan seperti yang sangat dikhawatirkan itu.

Tetapi sikap akhir seperti itu akan meruntuhkan trust publik kepada pemerintah. Lembaga penegak hukum pun akhirnya dipaksa untuk menindaklanjuti kesimpulan pansus.

Pertanyaan yang paling berat adalah apakah partai-partai berani bunuh diri untuk mengubah skor hanya karena transaksi?

Sumber : www.mediaindonesia.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait konsekuensi dari pembahasan kasus Bank Century oleh Pansus di DPR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir dengan isu reshuffle kabinet yang beredar akhir-akhir ini. Hal itu disebabkan koalisi yang dilakukan PKS adalah koalisi politik memenangkan SBY-Boediono pada saat pemilu dan koalisi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Kalau sudah enggak komit lagi, koalisi tak relevan.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah di DPR, Senin (8/2/2010). Menurut dia, persepsi tentang koalisi selama ini dibangun keliru. Koalisi dianggap sebagai charity atau bentuk amal dari partai besar ke partai kecil berupa pemberian kursi menteri dan pejabat negara.

"(Lalu, kata parpol besar) bahwa kami sudah kasih menteri empat, ya kami itu siapa? Itu keliru. Ini kerja bersama. Pengakuan ini koalisi politik, koalisi parlementer, dan lanjut ke kabinet. Di situ kerja sama, bukan charity!" serunya.

Jika motivasi amal dipakai sebagai dasar koalisi, lanjutnya, koalisi tentu akan mudah bubar di tengah jalan. Padahal, piagam koalisi menunjukkan bahwa koalisi dibangun atas cita-cita membentuk pemerintah yang bersih dan transparan serta giat memberantas korupsi.

"Kalau sudah enggak komit lagi, koalisi tak relevan," ujar Fachri.

sumber: www.kompas.com

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS dan PPP dalam laporan awal Pansus Angket Bank Century menemukan, ada indikasi tipikor dalam bailout Bank Century. KPK pun akan menindaklanjuti temuan itu.

"KPK (akan) menganalisis berdasarkan informasi, data-data dan pemeriksaan yang dikumpulkan (termasuk hasil Pansus)," ujar Wakil Ketua KPK, Mochamad Jasin melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/2).

Kesimpulan temuan PKS dan PPP itu, katanya, juga dalam rangka menemukan bukti awal adanya indikasi korupsi dalam pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, yang saat ini tengah diselidiki KPK.

"Jadi KPK sekarang sedang bekerja. Informasi dari pihak lain tentang hal ini, KPK akan menampungnya dan menganalisisnya," tandas Jasin.

Dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Pansus yang disampaikan hari ini di Gedung DPR RI Jakarta, baik dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keduanya menyimpulkan temuan yang sama. Ada indikasi dugaan tipikor dalam pengucuran dana bailout. [bar]

sumber: www.inilah.com

JAKARTA--Ancaman terhadap anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century ternyata tak hanya ditujukan pada Akbar Faisal dari Partai Hanura. Andi Rahmat (Partai Keadilan Sejahtera) dan Eva Kusuma Sundari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mengaku menerima pesan pendek bernada ancaman atau mendapat laporan, bahwa rumahnya diintai orang tak dikenal.

Pesan pendek itu dikatakan Andi bukan kali ini saja. Sejak Andi menjadi anggota tim sembilan ia mulai menerima pesan pendek bernada teror.

''Tetapi, isinya tidak sekeras ancaman untuk Akbar,'' ujarnya, Senin (15/2), sebelum mengikuti rapat tertutup dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Istri Andi juga pernah menerima telepon yang memintanya 'untuk menjaga suaminya baik-baik'.

Pesan atau telepon itu dianggapnya belum menganggu. Menurut Andi, anggota pansus lainnya dari PKS, Misbakhun, juga menerima pesan pendek serupa.

Pansus, aku Andi, di permulaan masa kerja pernah membahas soal ancaman yang tertuju ke anggotanya. Pada waktu itu pansus sepakat untuk tidak membicarakannya demi menjaga diskusi pansus yang tidak melenceng dari substansi.

PKS, ujar Andi, belum pernah menerima iming-iming uang atau hadiah demi mengubah pandangan awal fraksinya. ''Tawar-tawaran itu belum ada,'' paparnya. Andi memperkirakan ancaman justru akan meningkat setelah Rabu (17/2), ketika tiap fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Bukan cuma pesan pendek dan telepon, Andi menerima laporan kediaman yang pernah ia tempati di tahun 2004-2005 di Pamulang, Tangerang Selatan, kerap diawasi oleh orang tidak dikenal.

Kediaman Eva Kusuma Sundari, anggota pansus dari PDIP, pun menjadi incaran orang tak dikenal. ''Laporan dari jaringan saya bilang, rumah saya dimata-matai,'' kata Eva. Ia namun tidak mau menjelaskan siapa jaringannya itu.

Eva memilih tidak memikirkan atau memercayai laporan itu. ''Nanti malah ada kejadian beneran,'' katanya.

Sumber : www.republika.co.id

JAKARTA - Anggota panitia khusus angket Bank Century Akbar Faizal dan Eva Kusuma Sundari mendapat ancaman. Ancaman itu diduga terkait sikap dua politisi dari Fraksi Hanura dan PDI Perjuangan yang 'ngotot' membongkar aliran skandal Century.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil berpendapat ancaman berbentuk pesan singkat atau telepon tersebut, hanyalah bagian dari upaya pihak tertentu untuk melemahkan posisi anggota pansus yang bersikeras menyebut kebijakan kucuran dana talangan sebagai sebuah pelanggaran.

"Teror-teror tersebut hanya bagian dari psywar (ancaman psikologis) yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Nasir saat berbincang dengan okezone, Senin (15/2/2010).

Menurutnya, meski mendapat ancaman, anggota pansus harus tetap pada pendiriannya untuk mengungkap skandal Century ini hingga tuntas. "Abaikan saja teror tersebut, yang bersangkutan (Akbar dan Eva) harus tetap dengan sikapnya," kata dia.

Seperti diketahui Akbar mengaku mendapat teror dari pesan singkat dan telepon. Pelaku teror, sebut Akbar, bahkan hendak menghabisi nyawanya. Sama halnya dengan Eva, anggota Komisi III DPR itu mendapat laporan kediamannya telah diintai orang tak dikenal. (frd)
(hri)

Sumber : www.okezone.co.id

JAKARTA (Bisnis.com): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan ada 66 sub temuan dugaan penyimpangan yang dikembangkan dari 14 dasar dugaan pidana perbankan dalam kasus Bank Century.

Legislator PKS Andi Rahmat mengungkapkan berbagai pelanggaran tersebut diduga dilakukan secara berkesinambungan dan simultan mulai dari merger dan akuisisi, sehingga bank tersebut diselamatkan pada 21 November 2008.

“Dari sejumlah temuan itu ada dugaan kuat perbuatan melawan hukum,” ujarnya saat membacakan pandangan sementara atas hasil pemeriksaan saksi dan ahli terkait kasus Bank Century, dalam rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.

Andi menjelaskan dalam perjalanan operasional Bank CIC, ada pembiaran atas pelanggaran pemegang saham yang kemudian dimerger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac, meskipun proses akuisisi kedua bank itu oleh Chinkara Capital ada pelanggaran.

“Walau proses akuisisi pada pasar modal, Bank Indonesia bisa membatalkan proses akuisisi itu. BI terlalu banyak memberikan lenience [keringanan] kemudian Chinkara melanggar itu,” jelasnya.

Pelanggaran itu, sambungnya, berlanjut dalam proses operasional Bank Century. Hal itu terlihat dari temuan BPK bahwa BI diduga membiarkan pelanggaran melawan hukum meliputi kredit fiktif, L/C fiktif dan lainnya.

“Seharusnya bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal dan dilikuidasi. Tapi terus saja berlangsung praktik-praktik tidak sehat,” tuturnya

Dalam proses penyelamatan, PKS juga menilai ada penyimpangan. Partai koalisi penguasa itu mempertanyakan kewenangan Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK) yang tumpang tindih.

Menurut Andi, belum diperjelas mengenai status hukum pembentukan KK dan sistem koordinasi penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah diputuskan oleh KSSK. (ts)

sumber: www.bisnis.com

INILAH.COM, Jakarta - Adanya perbedaan pendapat antara mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sekjennya Anis Matta, mengindikasikan adanya perpecahan dalam tubuh partai itu. Namun, hal itu ditepis.

JAKARTA--Bila fakta hukum ditemukan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mencegah pemakzulan Presiden.“PKS tidak dalam posisi mencegah pemakzulan kalau faktanya ada,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/1).

JAKARTA-MI: Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan bahwa bisa saja PKS mendorong kepada pemakzulan terhadap Wapres atau Presdien jika ditemukan fakta kuat. Jadi, ia menyatakan tidak benar jika ada pernyataan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan.

Jakarta, RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membongkar tuntas kasus Bank Century. Siapa saja yang terlibat harus disikat.

Seharusnya lembaga ini ti­dak perlu berlama-lama mem­pe­lajari hasil audit Badan Pe­me­riksa Keuangan (BPK) tentang kasus dana talangan Bank Cen­tury sebesar Rp 6,7 triliun.

Desakan ini disampaikan, mengingat Panitia Khusus (Pan­sus) Angket Bank Century sudah diragukan sejumlah pihak. Pan­sus ini disinyalir akan mengalami nasib yang sama seperti angket se­belumnya. Apalagi, komposisi pim­pinan Pansus didominasi partai pendukung pemerintah.

Begitu disampaikan Juru Bi­cara Komite Bangkit Indonesia (KBI), Adhie Massardi, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. ‘’KPK, mana tajimu bongkar kasus Century. Publik sangat ber­harap agar kasus ini bisa ditun­tas­kan secepatnya,’’ ujarnya.

Dikatakan, Pansus Hak Angket Bank Century diperkirakan macet di tengah jalan. Sebab, ketuanya, Idrus Marham, orang dekat dengan kekuasaan yang berasal dari Partai Golkar.

“Hak angket sudah selamat ting­gal, sekarang yang bisa diha­rap­kan hanya KPK. Kita akan ka­wal KPK untuk menuntaskan ka­sus ini,” tandasnya.

‘’Rapat Dilakukan Terbuka’’ Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century
Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century dari Partai Kea­dil­an Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidiq mengatakan, pimpinan Pansus ini harus dilihat sebagai satu ke­satuan kolektif. “Satu sama lain tidak ada yang saling mendominasi. Mekanisme harus berdasarkan kesepakatan bersama,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, tidak tertutup ke­mung­kinan ada upaya dari pihak ter­tentu yang mengarahkan Pan­sus ini. Namun itu bisa dicegah dengan dua hal.

Pertama, setiap rapat pansus di­la­kukan secara transparan ber­sifat terbuka, dibuka akses ke­pada publik. Kemudian setiap ha­sil­nya dikomunikasikan kepada publik. “Ini sebagai langkah yang praktis dan jujur kalau dilakukan rapat secara terbuka,” katanya.

Kedua, melibatkan partisipasi publik. Artinya, publik ikut men­dorong Pansus agar bekerja se­optimal mungkin. Mewarning Pan­sus untuk segera menun­tas­kan pekerjaannya secara benar.

Untuk PKS sendiri, kata dia, dalam waktu dua bulan pansus ini harus bekerja secara tuntas dan profesional. PKS, akan fokus ke­pada hasil penyelidikan audit awal dari BPK yang me­ngin­dikasikan kerugian keuangan ne­gara dan diduga melibatkan be­berapa orang petinggi negeri ini.

“Kita jangan terjebak kepada persoalan-persoaln teknis, se­perti rapat dengar pendapat. Ini akan me­ngulur-ulur waktu,” ujar­nya.

‘’Jangan Curiga Dulu’’ Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok me­ngatakan, partainya tidak pernah menitipkan agar Idrus Marham menjadi Ketua Pan­sus Angket Bank Century.
“Nggak ada titipan. Saya memang sudah kenal lama dengan Idrus, sehingga kenal betul siapa dia,” ujarnya ke­pa­da Rakyat Merdeka, di Jak­arta, ke­marin. Dikatakan, Pansus harus terbuka, sehingga dalam me­mim­pin tidak ada kecuriga-ke­curigaan yang berarti. “Seharusnya jangan curiga dulu dengan pimpinan Pansus. Kalau orang meragukan Idrus, ber­arti Gayus Lumbun juga per­lu diragukan,” ucapnya.

Diungkapkan, Demokrat me­mang sengaja tidak me­ngu­sung kadernya sebagai ketua Pansus. “Demokrat sih legowo aja bukan Demokrat yang jadi ketua Pansus. Kami hanya me­ngusung wakil ketua Pansus saja,” tambahnya. Menurutnya, Demokrat sa­ngat percaya diri. Karena De­mokrat tidak pernah kecipratan uang Century.

‘’Jusuf Kalla Tetap Akan Dipanggil’’ Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century
Ada skenario bekas Wapres Jusuf Kalla tidak akan dipanggil dalam Pansus, sehingga bekas Ketua Umum Partai Golkar itu tidak akan ‘nyanyi’ mem­bong­kar kasus Bank Century. ‘’Jusuf Kalla tetap dipanggil. Ini demi penuntasan kasus itu,’’ kata Wakil Ketua Pansus Anket Bank Century, Gayus Lum­buun, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin. Dikatakan, pimpinan Bank Century kolektif, jadi antara ke­tua dan pimpinan yang lain mem­punyai kendali yang sama.

’’Kita akan meminta kete­rang­an Pak JK tentang apa saja ma­teri pertemuannya dengan Sri Muliani dan Boediono. Dan apa saja yang diminta kedua orang itu. Sebab, saat per­te­muan itu Jusuf Kalla meminta Polri untuk mengusut kasus Cen­tury,’’ katanya.

Gayus tidak peduli kalau ada pihak-pihak tertentu yang mau menghalang-halangi agar JK tidak diundang Pansus Bank Century. Menurut dia, tindakan se­perti itu sebagai sesuatu yang ti­dak fair karena bisa mengu­ra­ngi fakta-fakta yang lengkap yang akan diungkap.

Selain Kalla, Pansus juga akan memanggil Boediono dan Men­keu Sri Mulyani. Karena ke­dua­nya, bagian yang di­ungkap dalam hasil peme­rik­sa­an BPK. ’’Pansus telah mem­punyai agen­da yang tidak bisa di­ubah yakni me­manggil Jusuf Kalla, Boe­diono, Sri Mulyani, Ra­den Par­de­de dan sejumlah pejabat lain­nya untuk dimintai keterangan,’’ tegas Gayus.

Gayus yang menjabat Ketua Ba­dan Kehormatan DPR ini men­­jelaskan, pansus angket Cen­­tury akan mengadakan rapat ple­no, Senin (14/12).

’’Angket Tidak Bisa Diharapkan Lagi’’ Fadjroel Rahman, Ketua Pedoman.
Hak Angket sudah tidak bisa diharpakan lagi, karena sudah ditunggangi kepentingan politik untuk melindungi pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pe­do­man) Fadjroel Rahman, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

‘’Tidak bisa diharapkan lagi. Dengan komposisi pimpinan Pan­sus Hak Angket Bank Cen­tury diperkirakan akan men­cip­takan kanalisasi. Ujungnya hanya sam­pai pada kriminalisasi saja.

Fajroel melihat dari awal sudah terjadi pembajakan Hak Ang­ket Bank Century oleh DPR. Mi­salnya, tidak dibacakannya tun­tutan Hak Angket di pari­purna, 4 orang dari tim 9 tidak dima­suk­an ke anggota Hak Ang­ket. Dan yang terakhir terpilihnya Idrus Mar­ham sebagai Ketua Pansus Hak Angket.

“Idrus bukan anggota tim 9. Se­­harusnya, yang jadi ketua ada­lah anggota tim 9. Dan Hak Ang­ket ini dipastikan akan mandul,” katanya.

Dengan terpilihnya Idrus Mar­ham memperlihatkan kele­mahan PDIP untuk melakukan lobi-lobi politik. Padahal, mereka berhasil menggulirkan dan menyakinkan DPR untuk menggunakan Hak Angket dalam menyelidiki kasus Bank Century.

“Ini merupakan hak angket da­lam sejarah yang didukung oleh 500 lebih anggota DPR, namun PDIP gagal menyakinkan 30 orang anggota pansus,” tandas­nya.

‘’Kami Akan Cepat Lakukan ’’ Haryono Umar, Wakil Ketua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus aliran dana Bank Century. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Haryono, pihaknya sedang menelaah hasil audit dari BPK tentang Bank Century. Ke­mudian mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang ter­kait dengan kasus itu.

“Kami juga akan meminta ke­terangan dari PPATK dan BPK me­ngenai aliran dana Bank Cen­tury itu. Yang pasti kami akan la­ku­kan dengan cepat, sehingga ka­sus ini bisa cepat tuntas “ katanya.

KPK, lanjut Haryono, juga su­dah melakukan pembicaraan dan kerja sama dengan pimpinan DPR terkait dengan penye­le­sai­kan kasus Bank Century.

“Kami sepakat, DPR me­nga­tasi dari segi politis, sedangkan KPK dari segi hukumnya,” tan­dasnya.

’’Kalau Main-main Itu Namanya Bunuh Diri’’ Idrus Marham, Ketua Pansus Angket Bank Century
Ketua Pansus Angket Bank Century, Idrus Marham me­nang­gapi dingin maraknya tuduhan miring terhadapnya.

“Silahkan saja, kalau ada yang meragukan, itu hak mereka. Tapi saya akan buktikan dan yakinkan mereka bahwa keraguan itu tidak terbukti. Pansus ini akan berjalan dengan baik tetap sesuai dengan komitmen dan semangat awal munculnya Hak Angket,” kata­nya di Gedung DPR, Jakarta.

Sekjen Partai Golkar itu me­ya­kinkan bahwa pihaknya tidak akan main-main dan berintrik jika me­mimpin Pansus Hak Angket Cen­tury. “ Sorotan begitu banyak, tidak ada yang bisa main-main. Kalau main-main itu namanya bunuh diri,” tegas Idrus.

Dikatakan, Pansus sekarang berbeda dengan pansus sebe­lum­nya karena didukung 503 anggota dari seluruh fraksi. Yang punya niat yang sama untuk menun­tas­kan kasus Century. RM

“Pimpinan itu adalah me­me­diasi, memberikan guidance, di­na­mis, tapi tidak lari dari se­ma­ngat perjuangan awal,” katanya.

Soal banyak penolakan ter­hadap dirinya, Idrus mengatakan, bagus kalau ada yang menolak. ‘’Itu tantangan yang nanti kita buk­tikan,’’ ucapnya.

Sumber : rakyatmerdeka.co.id

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak menempati kursi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Penentuan kursi pimpinan Pansus Angket Century ini didasari atas azas proporsionalitas yang tertuang dalam tata tertib (Tatib) DPR. “Disetujui Pansus ini dipimpin oleh empat partai terbesar di DPR lewat azas proporsionalitas,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat

penentuan pimpinan dan ketua Pansus Angket Century, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12).

Rapat yang awalnya berlangsung tertutup akhirnya dinyatakan terbuka pada pukul 15.00 WIB untuk diliput wartawan yang telah menunggu sejak siang. Rapat diawali dengan pandangan tiap fraksi terkait mekanisme pemilihan pimpinan Pansus Angket. Awalnya terjadi perdebatan sengit antara fraksi dari partai besar melawan fraksi dari partai besar.

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar sejak awal meminta rapat mematuhi azas proporsionalitas dalam menentukan pimpinan Pansus Angket Century. Mereka meminta empat partai terbesar di DPR saat ini berhak atas posisi pimpinan Pansus Angket Century. Namun Fraksi Gerindra sempat menolak permintaan fraksi dari partai besar tersebut. “Tatib tidak menjelaskan definisi prorporsionalitas itu apakah empat partai terbesar, terkecil atau partai yang sejak awal concern dengan hak angket,” kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.Setelah perdebatan yang lumayan panjang, semua fraksi akhirnya menyepakati empat fraksi dari partai terbesar di DPR diberi kesempatan memimpin Pansus Angket Century. Sebagai Pimpinan DPR, Priyo berjanji akan mengusulkan penyempurnaan Tatib sehingga tercipta keadilan dalam penentuan pimpinan suatu pansus di masa yang akan datang. Rapat diskors sekitar pukul 17.30 WIB dan akan dilanjutkan kembali pukul 19.00 WIB untuk menentukan Ketua Pansus Angket Century. andri saubani/pur

Sumber : republika.co.id

INILAH.COM, Jakarta - PKS tidak memasukan salah satu inisiator hak angket M Misbakhun dalam Pansus Century. Namun, PKS membantah bila hal dilakukan karena pesanan Demokrat.

Hal itu diungkapkan Misbakhun kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (4/12). Menurutnya, PKS telah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan siapa kadernya yang cocok menduduki kursi anggota Pansus Century, bukan atas dasar pesanan parpol lain.

"Bahwa semua yang masuk ke dalam pansus adalah orang yang memiliki kemampuan," katanya.

Menurutnya, tiga anggota Pansus Century yang berasal dari F PKS yakni Andi Rahmat, Mahfudz Siddik dan Fahri Hamzah memiliki kemampuan tersendiri untuk mengungkap skandal yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun ini.

"Andi Rahmat memiliki pemahaman kasus yang baik. Lalu Mahfudz Siddik memiliki jaringan yang baik. Terakhir Fachry Hamzah memiliki pemahaman ekonomi yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan bahwa PKS adalah partai yang sangat terstruktur. "Jadi pengambilan keputusan memang harus didasari keputusan DPP PKS," imbuhnya. [mut]

Sumber : inilah.com

VIVAnews - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mendukung usulan hak angket kasus Bank Century. Dukungan Hidayat itu sudah dipertegas dengan pembubuhan tanda tangan.

Hidayat Nur Wahid menandatangi dukungan hak angket itu pada Senin 30 November 2009, seperti yang ditunjukkan inisiator angket dari PKS Muhammad Misbakhun di Gedung DPR.

"Lihat ini, siapa yang tanda tangan," kata Muhammad Misbakhun di sela jumpa pers Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR. Misbakhun menunjukkan tanda tangan itu kepada inisiator angket lainnya, Maruarar Sirait, politisi dari Fraksi PDIP.

Misbakhun langsung melanjutkan, "Ini tanda tangan Hidayat Nur Wahid. Barusan tanda tangan," ujar politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini petang tadi. Maruarar pun merespons, "Bagus, bagus," ujar dia.

Dengan masuknya dukungan dari Fraksi Demokrat, total dukungan bagi angket Century mencapai 502 tanda tangan anggota DPR.

Menurut Maruarar, dengan total 502 dukungan terhadap Century, maka inisiator Century tidak lagi menjadi kelompok minoritas, melainkan mayoritas yang patut diperhitungkan.

Sumber : vivanews.com

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat penentuan pimpinan panitia angket Century hanya berdasar asas proporsionalitas semata. PKS khawatir angket akan kehilangan esensi apabila pertimbangan utama dalam penyusunan panitia angket ialah ukuran fraksi.

"Pemilihan ketua angket bukan cuma ditentukan oleh kuantitas (anggota fraksinya), melainkan oleh kesepakatan bersama antarfraksi," kata Misbakhun, anggota Komisi XI sekaligus inisiator angket dari Fraksi PKS, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2009. "Jika tidak, bisa-bisa roh angket akan menguap. Ketua angket harus dipegang oleh inisiator," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, panitia angket terdiri dari 30 orang anggota dewan. "Karena Demokrat ikut, maka pasti jumlah anggotanya pasti paling banyak di keanggotaan panitia angket," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI. Bagaimanapun, menurut Misbakhun, jumlah keanggotaan terbanyak tidak otomatis menjamin posisi fraksi sebagai ketua angket.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, idealnya posisi ketua panitia angket harus berasal dari kalangan inisiator, yakni Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, atau Hanura. Sebaliknya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya mekanisme penentuan pimpinan angket mengedepankan asas proporsionalitas sesuai tata tertib.

Secara terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan kesiapan fraksinya untuk memimpin panitia angket Century. "Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah (anggota) kami yang lebih banyak, ya pimpinannya dari kami. Jadi, Demokrat siap bila diberi kepercayaan," kata Ruhut.

Sumber : VIVAnews.com

Jakarta - Usulan Partai PKS dan Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK agar aliran dana skandal Bank Century dapat terungkap ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan Perppu. Sebaiknya kita menempatkan DPR tidak sebagai pengadilan," kata Anas Kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Anas meyakini semua anggota FPD akan membubuhkan tandatangan dukungan terhadap usul hak angket skandal Bank Century. Namun Anas berharap hak angket ini tidak dimaksudkan untuk menggangu kerja pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintah.

"Kalau memang dalam perjalanan pansus ada masalah pidana, ya biar diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang bertugas. Jangan sampai proses angket ini untuk menggangu pemerintah. Karena prosesnya bukan untuk mengoyang pemerintah dan impeachment," tegas Anas. (yid/iy)

Sumber : detik.com

Jakarta, RMOL. Tim independen bentukan PDI Perjuangan untuk usut kasus Bank Century telah terbentuk selama dua minggu dan kini hasilnya mulai terasa.

Kemarin, anggota Fraksi PDIP Gayus Lumbuun mengaku dukungan hak angket untuk ungkap skandal triliunan rupiah itu datang dari enam fraksi DPR. Ia menyebutkan enam fraksi itu adalah Fraksi PKB, Partai Golkar, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura. Sedangkan, hari ini (Rabu, 11/11), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota fraksi PDIP Eva Sundari mengklaim dukungan hak angket telah mendapat persetujuan 62 anggota DPR dari F-PDIP dan disokong oleh enam perwakilan fraksi selain F-PDIP, termasuk PKS. Enam perwakilan fraksi itu adalah Maruarar Sirait (F-PDIP), HA Kundi M (F-PPP), Syraifuidn Suding (F-Hanura), M Hutabarat (F-Gerindra), Azis Syamsudin (F-Golkar), Chairuman Harahap (F-Golkar), KH Buchori (F-PKS), dan Effendy Choirie (F-PKB) baru akan menandatangani.

“FPDIP menilai hak angket Bank Century ini sangat serius dan pembentukan tim independent diperintahkan oleh DPP bukan Fraksi PDIP, terdiri dari 20 orang. Ini dari komisi II, III dan IV,” ujar Eva.

Eva berharap komitmen SBY dalam penumpasan korupsi bukanlah double standart. PDIP memilih angket agar mekanisme kelembagaan formal bisa terlaksana. Angket membuka peluang investigasi dan verifikasi. [ald]

sumber : rakyatmerdeka.co.id