Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kontrak politik tersebut berbeda dengan kontrak koalisi beberapa partai yang bergabung dalam koalisi.
"Selain kontrak koalisi dengan beberapa partai lain, ada kontrak khusus PKS dengan Pak SBY. Kontrak politik yang ditandatangani Pak SBY dengan pak Hilmi Aminuddin," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (7/10/2011).
Kontrak khusus tersebut, kata Hidayat, disepakati saat deklarasi pencalonan Presiden SBY dengan Boediono. "PKS tetap komitmen dengan kontrak koalisi itu," kata Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menepis adanya kontrak khusus partai koalisi antara Presiden SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan tipikal presiden yang suka "main belakang".
"Ini mengesankan Pak SBY main belakang. Pak SBY bukan tipikal main politik belakang," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2011). [bar][Sumber: Oleh: Marlen Sitompul - inilah.com]
 |
| Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta |
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu sore (15/5/2011).
Wakil Ketua DPR-RI itu optimistis PKS bisa mencapai tiga besar dalam perpolitikan di Indonesia, terutama karena kader-kader partai politiknya ditempatkan di perlemen tingkat pusat. Untuk mencapai target tiga besar nasional atau meraih suara pemilih sebanyak mungkin, PKS mengembangan tiga program utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pendidikan.
Mengenai pelayanan PKS, dia menyatakan, masyarakat sudah banyak mengetahui dan untuk pemberdayaan menargetkan sasaran satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan program pendidikan, antara lain berupaya mewujudkan ketahanan nasional generasi muda.
Anis menyatakan, tahun 2011 merupakan awal pengembangan PKS untuk mencapai target tiga besar tersebut dalam strata politik nasional Indonesia pasca Pemilu 2014.
Walaupun ada gugatan terhadap PKS, Anis menjamin itu tak akan mempengaruhi pencapaian target tiga besar nasional, bahkan bisa lebih memperkuat.
"Karena dalam PKS tak ada individu yang lebih kuat dari pada sistem, tapi sebaliknya sistem bisa membuat individu tersebut menjadi terpuruk," kata Anis. [ant] [Sumber: http://inilah.com]
"Keadilan itu juga berarti keberanian menghukum meski saudaranya sendiri," katanya, Ahad. Selain itu, Hidayat menambahkan, bahwa sebaiknya selain Arifinto yang dimintai keterangan. Dewan Syariah juga bisa memanggil wartawan foto yang berhasil mengabadikan kegiatan anggota DPR itu.
Kemudian agar lebih netral, pakar atau ahli dalam bidang informatika juga turut dimintai keterangan. Sehingga penilaian yang dihasilakan akan lebih komprehensif dan objektif. Kemudian ketika ditanyakan tentang alasan Arifinto yang mengatakan jenuh dengan sidang paripurna, Hidayat mengatakan, "Harusnya anggota DPR itu memang tidak jenuh, karena tugas kita menghadiri rapat."
http://www.republika.co.id
Arifinto sendiri tertangkap kamera wartawan saat sedang menonton video porno itu. Ia bahkan sempat terlihat memilih beberapa video sebelum memutar salah satu diantaranya. Namun, Arifinto pun membantah hal ini.
Dalam jumpa pers yang digelar, akhir pekan lalu, Arifinto mengaku tak sengaja melihat video itu. Ia mengaku hanya membuka email yang didalamnya terdapat link ke sebuah situs porno. Ia pun mengaku tak tahu soal situs ini dan hanya membukanya karena penasaran. Meski begitu, ia membantah menonton video ini cukup lama.
Terhadap sanggahan Arifinto ini, Surahman mengatakan bahwa pihaknya tak akan mempercayai begitu saja. "Kami tidak hanya melihat pengakuan, ada bukti-bukti lain yang harus dilihat untuk menempatkan kasus ini sebenarnya," tuturnya.
Surachman mengatakan, tak menutup kemungkinan Dewan Syariah akan memanggil ahli Informasi Tekhnologi untuk membuktikan keterangan Arifinto. "Selama itu masih bisa kami akses, kami akan usahakan," ujarnya.
Soal hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada Arifinto, Surahman enggan banyak berkomentar. Menurutnya, saat ini mereka tak dapat menentukan hukuman apa yang dapat diberikan. "Kami akan lihat dulu duduk perkaranya, kadar kesalahannya, dan itu akan kita lihat berdasarkan peraturan yang ada di PKS," ujarnya.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com
