"Pak Busyro sedang memanfaatkan sentimen publik untuk mengutak-atik sistem hukum kita. Jika kemarin menghindari persidangan dengan komite etik, kini ingin menghilangkan kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK," kata legislator yang akrab disapa Aboe ini kepada JPNN, Sabtu (8/10).
Selain dinilai ingin mengutak-atik sistem hukum, pernyataan Busyro juga mendapat kecaman karena Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini dianggap lupa bahwa terpilihnya dia sebagai pimpinan KPK adalah atas kerja Komisi III DPR RI.
"Semoga Pak Busryo tidak jadi Maling Kundang, kacang yang lupa kulitnya. Kami dulu yang memilih beliau dan mendudukkan beliau jadi Ketua KPK, sekarang malah ingin menghilangkan kewenangan kami," cetusnya.
Dalam aturan mengenai pemilihan pimpinan KPK, DPR melalui Komisi III memang mempunyai hak untuk memilih pimpinan KPK dari beberapa calon yang disodorkan hasil seleksi Panitia Seleksi dibawah komanda Menteri Hukum dan HAM. Jika ingin menghilangkan kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK, maka harus dilakukan judicial review terhadap aturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
"Saya persilahkan pak Busryo menempuh prosedur yang ada, bila ingin mengamputasi kewenangan DPR silahkan ajukan Judicial Review ke MK. Saya yakin beliau sangat paham mekanismenya, jangan asal melemparkan wacana KPK tidak akan lagi dipilih DPR," tegas Aboe.
Ditanya mengenai sikap Busyro yang terkesan reaktif terhadap DPR sejak kisruh pemeriksaan Banggar DPR oleh KPK, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga Busyro sedang panik lantaran citranya di DPR kian menurun.
"Bisa jadi, beliau sekarang sedang ketakutan, sebaba nama beliau tidak populer lagi di DPR, sehingga khawatir nanti tidak terpilih jadi ketua KPK bila pemilihan dilakukan di DPR. Semoga beliau tabah akan keadaan ini dan tidak panik dan reaksioner seperti sekarang," ujarnya. [Sumber: tas/jpnn.com/8/10/2011].
