INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR menilai, Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono bersikap tak transparan dalam pengucuran dana Bank Century. Terbukti pengucuran dana 'penyelamatan' sebesar Rp 6,7 triliun dari LPS itu tidak diketahui sama sekali oleh DPR.
Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, sikap Sri Mulyani dan Boediono yang telah menyepakati kucuran dana ke Bank Century itu selama ini tertutup dengan DPR. Padahal, antara pemerintah dan DPR sudah sepakat pengucuran dana itu hanya Rp 1,3 triliun.
"Memang undang-undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak harus meminta izin DPR untuk mengucurkan dana tersebut. Tapi DPR hanya sepakati dana untuk menghadapi persoalan akibat krisis sebesar Rp 1,3 triliun. Setelah Januari 2009, tidak ada laporan apa-apa, sampai menyeruak seperti sekarang," ujar Andi di Warung Daun Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9).
Andi pun menyatakan bahwa DPR saat ini sangat menyesalkan sikap Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang tidak transparan menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Dan alasan tidak transparan itu dilakukan juga dinilai, Andi tidak masuk akal.
"Kata mereka, tidak transparan agar menjaga situasi pasar dan tidak terjadi rush. Ini memang persoalan yang agak rumit, tapi masak sama DPR saja yang juga lembaga negara tidak tranparan juga," cetusnya. [mut]
Sumber : inilah.com
Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, sikap Sri Mulyani dan Boediono yang telah menyepakati kucuran dana ke Bank Century itu selama ini tertutup dengan DPR. Padahal, antara pemerintah dan DPR sudah sepakat pengucuran dana itu hanya Rp 1,3 triliun.
"Memang undang-undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak harus meminta izin DPR untuk mengucurkan dana tersebut. Tapi DPR hanya sepakati dana untuk menghadapi persoalan akibat krisis sebesar Rp 1,3 triliun. Setelah Januari 2009, tidak ada laporan apa-apa, sampai menyeruak seperti sekarang," ujar Andi di Warung Daun Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9).
Andi pun menyatakan bahwa DPR saat ini sangat menyesalkan sikap Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang tidak transparan menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Dan alasan tidak transparan itu dilakukan juga dinilai, Andi tidak masuk akal.
"Kata mereka, tidak transparan agar menjaga situasi pasar dan tidak terjadi rush. Ini memang persoalan yang agak rumit, tapi masak sama DPR saja yang juga lembaga negara tidak tranparan juga," cetusnya. [mut]
Sumber : inilah.com
PK-Sejahtera Online: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini, Kamis(23/7), menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan pada tahun 2008 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mengawas, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara,termasuk didalamnya MPR,” katanya.
Dr. Hidayat Nur Wahid
Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid menyatakan, status ini baru pada tahun ini tercapai, sebelumnya MPR hanya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sendiri dan lembaga negara lain agar menghadirkan perilaku laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Hidayat usai menerima hasil laporan keuangan dari Pembina Utama III BPK Baharuddin Aritonang di Nusantara IV MPR/ DPR, Senayan Jakarta. Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan MPR itu para
Auditor BPK , Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, Sesjen MPR Rahimullah serta pejabat MPR lainnya.
Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.
Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.
“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.
Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)
Sumber: www.pk-sejahtera.org.
Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.
Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.
“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.
Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)
Sumber: www.pk-sejahtera.org.
