Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS)

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal mengatakan pihaknya tidak setuju dengan rencana Partai Demokrat yang akan membawa persoalan calon pimpinan KPK ke Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi. Menurut Mustafa, sebaiknya permasalahan itu cukup diselesaikan di Komisi III DPR.

"Persoalan pemilihan Capim KPK itu hak anggota Komisi III. Karena mereka yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, tidak perlu ke Setgab," ujar Mustafa saat dihubungi wartawan, Rabu(24/8/2011).

PKS sendiri hingga kini belum menentukan pilihan kepada delapan nama yang telah diajukan Presiden SBY ke DPR. PKS baru akan memutuskan setelah Komisi Hukum melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Kita baru menentukan nanti setelah kita lihat kemampuannya mereka di Komisi III. Buat kami profesionalitas penting, tapi komitmen itu tidak kalah penting," jelasnya.

Mustafa menambahkan Setgab partai koalisi boleh membahas persoalan Capim KPK. Namun bukan untuk menyamakan nama-nama yang akan dipillih menjadi pimpinan KPK.

"Kalau sekedar pertemuan untuk memberi masukan atau sekadar tukar pikiran tidak masalah, tapi kalau sampai menentukan harus memilih siapa itu tidak harus," sergahnya. [tribunnews.com/24/8/2011]

JAKARTA - Peningkatan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 15,44 juta penumpang pada Lebaran kali ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan transportasi publik. Selain faktor keamanan, faktor keselamatan dan kelaikan angkutan juga harus menjadi perhatian.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal dalam rilisnya kepada okezone, di Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Dalam pandangan Kamal, faktor kelaikan angkutan, keselamatan dan keamanan penumpang kerap diabaikan saat puncak arus mudik. Tak heran bila angka kecelakaan pada saat mudik Lebaran, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Jika melihat proporsi peningkatan pemudik dengan motor yang mencapai 56,35% dan mobil 30,78%, Kami khawatir angka kecelakaan lalu lintas sulit ditekan. Apalagi sepeda motor terbukti penyumbang penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar, sisanya bus, truk dan container," ungkapnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS ini mengatakan, selama tahun 2009—2010, kinerja kementerian perhubungan belum menunjukan perbaikan pelayanan transportasi. Dibidang transportasi darat, angka kecelakaan masih tinggi. Sebagai contoh pada penyelenggaraan mudik tahun 2010, H+3 pascalebaran 2010 telah terjadi 1.098 kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian materiil diprediksi mencapai Rp 4,17 miliar.

"Meski jumlah kecelakaan menurun di tahun 2010, namun nilai kerugian materil meningkat lebih dari 100%," jelasnya.

Menurut Kamal, sampai saat ini pelaksanaan 4 paket UU transportasi yaitu UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih jalan ditempat.

"Berbagai amanat keempat UU tersebut seperti pembuatan peraturan turunan, pembentukan badan dan amanat untuk audit belum dilaksanakan," lanjut salah satu politisi muda di parlemen ini.

Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini mendesak pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam membina penyelenggaraan transportasi meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh keempat UU transportasi tersebut. (ahm) [okezone.com/21/8/2011]

Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS)

JAKARTA – Suhu politik jelang Pemilu 2014 kian memanas. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan perubahan baik partai politk (Parpol). Tidak ada jaminan stabilitas politik hingga tidak terwakilinya masyarakat dengan keberadaan Parpol, semakin membuat citra buruk bagi Parpol itu sendiri.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, Parpol yang ada hanya mengadaptasi budaya masa lalu. Sehingga, tambahnya, Parpol yang ada kehilangan rencana poltik yang bersifat visioner.

Saat ini, ungkap Musatafa, PKS tengah melakukan perbaikan dalam menjawab persoalan tersebut. "Kita akan coba merubah mainset tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Musatafa mengatakan, PKS akan terus mengedapankan nilai-nilai ke-Islaman dalam penerapan pola politik PKS. "Namun, tidak mengacu pada Negara Islam seutuhnya," tuturnya.

Nilai agama tersebut, jelas Mustafa, nantinya akan memberikan sebuah jawaban terkait permasalahan radikalisme bangsa Indonesia. Menurutnya, perangkulan para tokoh agama dapat menjadi senjata melawan serangan radikalisme. "Tokoh agama bukan menjadi alat politik untuk mengkotak-kotakan agama," tuturnya.

Tak hanya Musatafa, Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Sohibul Iman mengatakan, penerapan nilai keagaman menjadi hal penting untuk diterapkan oleh nagara. Selain penerapan hukum yang masih kurang, sambungnya, perilaku buruk masih menjadi sifat keseluruhan masyarakat.

Selain itu, jelasnya, ketidakmampuan kita untuk merambah sektor ekonomi membuat sektor poltik menjadi pelarian. "Nantinya, sektor ekonomi harus juga menjadi sektor yang dikuasai secara keseluruhan," ujarnya.

Ke depan, terangnya, PKS akan terus menjadi media yang menjaga kepercayaan masyarakat. "Kepercayaan masyarakat yang rendah menghasilkan pembangunan yang tidak efektif," kata Iman.

Saat ini, tambahnya, PKS berada pada posisi tengah. Hal ini, sambungnya, menjadikan PKS sebagai Parpol yang dapat mengedepankan aspirasi masyarakat untuk menjawab permasalahan kepercayaan masyarakat. "PKS akan selalu terbuka dengan masukan dari siapapun," tutur Iman. [Sumber: republika.co.id]