PKSTaktakan.org - Surabaya, Media sosial semakin berkembang pesat di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, masyarakat secara mudah mengaksesnya melalui komputer desktop, jinjing (laptop) hingga perangkat telepon seluler (ponsel).

Direktori Wikipedia mencatat, media sosial adalah sebuah media online (dalam jaringan) dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan konten (isi pesan), meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual.

Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk, termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, podcast, foto atau gambar, video, dan bookmark sosial.

Jejaring sosial Facebook ciptaan pemuda asal Amerika Serikat (AS), Mark Zuckerberg, tercatat paling banyak diakses penggunanya dari berbagai kalangan di seluruh dunia, mulai pelajar hingga pejabat.

Selain Facebook ada puluhan media sosial lain, seperti Twitter, WhatsApp, Line, WeChat, bahkan aplikasi buatan Surabaya, Catfiz, yang juga tidak kalah banyak penggunanya.

Direktur Utama PT Dunia Catfish Kreatif Media (pencipta Catfiz), Mochammad Arfan, ketika dihubungi akhir pekan ini, mengemukakan aplikasi yang diluncurkan secara resmi pada 10 November 2012 itu, mendapat respon cukup tinggi dari pengguna di dunia, bahkan telah diunduh di 151 negara.

"Ini salah satu bukti bahwa produk aplikasi buatan anak bangsa mampu bersaing dengan produk asing. Kami terus berupaya mengembangkan aplikasi tersebut," katanya.

Catfiz tidak kalah dibanding aplikasi media sosial asing dan didesain dengan beberapa keunggulan, seperti untuk percakapan interaksi sosial (chatting) secara grup yang anggotanya ribuan pengguna sekaligus, termasuk saling kirim gambar, video dan pesan suara.

"Dengan hanya satu klik, kita bisa mengirimkan pesan-pesan, gambar atau suara kepada ribuan orang," kata lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

Aplikasi buatan pemuda Surabaya itu memang belum setenar Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp, namun tetap berpeluang maju.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, di sela-sela pembukaan acara "Indonesia Information and Communication Technology Award" (INAICTA) 2013 pada pertengahan Februari 2013 mengatakan, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai lebih dari 47 juta orang, sementara Twitter sekira 19,7 juta.

"Secara keseluruhan, saat ini sudah ada lebih kurang 62,9 juta pengguna layanan Internet, sementara jumlah pengguna ponsel sudah hampir menyamai populasi penduduk Indonesia, yakni mencapai 220 juta pengguna," ujarnya.

Jumlah pengakses internet dipastikan akan terus meningkat setiap tahun, apalagi setelah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) terus membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi ke seluruh penjuru nusantara melalui program Indonesia Digital Network.


Broadband City

Anak perusahaan Telkom,  PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), juga memperluas program kota terkoneksi akses data Internet berkecepatan tinggi (Broadband City) hingga ke-300 kota pada tahun ini, dan ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten/kota pada 2014.

Dengan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai dan semakin memudahkan masyarakat mengakses internet atau layanan data, maka Telkomsel menilai, dapat dipastikan pengguna media sosial juga meningkat.

"Jumlah pengguna layanan data kami targetkan mencapai 80 juta hingga akhir 2013, sementara jumlah pelanggan Telkomsel ditargetkan tumbuh menjadi 130 juta," kata Direktur Network Telkomsel, Abdus Somad Arief, saat penandatanganan MoU dengan Universitas Malang, awal April 2013.

Pria yang akrab disapa ASA (singkatan dari namanya, Abdus Somad Arief) itu mengakui keberadaan aplikasi jejaring atau media sosial menjadi salah satu pemicu pertumbuhan pengguna layanan data seluler.

Seiring perkembangan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat, media sosial tidak lagi sekadar menjadi forum pertemanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, semisal bisnis, pencitraan diri seseorang atau lembaga/perusahaan, hingga kampanye politik.

Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio atau surat kabar dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, tidak demikian dengan media sosial.

Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan jaringan internet, bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa mengeluarkan biaya besar, alat mahal dan tanpa karyawan.

Pengusaha, politikus dan pejabat, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memanfaatkan media sosial twitter untuk sarana komunikasi dan interaktif dengan masyarakat.

Peneliti senior The Founding Fathers House, Dian Permata, menilai bahwa media sosial layaknya Twitter dan Facebook cukup efektif sebagai alat kampanye, terutama untuk membangun komunikasi partai politik dengan masyarakat.

"Dengan model kampanye digital, parpol banyak mendapatkan masukan ketimbang mengumpulkan orang di lapangan terbuka atau pasang iklan," katanya.

Setiap pengikut (follower) di akun media sosial sangat bebas dan terbuka melakukan kritik atau lainnya kepada tokoh ataupun partai politik (parpol), tanpa sekat apapun, yang sebelumnya sering terjadi antara pemilih dengan parpol ataupun calon pemimpin.

Ia menyebut Dahlan Iskan, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie adalah sederet kecil tokoh yang sudah melakukan kampanye digital dengan memiliki akun di Twitter dan Facebook.

Partai Demkrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar) juga melakukan hal serupa.

Presiden Amerika Seikat (AS), Barack Obama, adalah tokoh politik yang sukses memaksimalkan media sosial untuk kampanye program-program kepada calon pemilih dalam dua periode pemilihan umumnya hingga menghimpun dukungan suara publik.

Tim sukses pemenangan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama (Jokowi-Ahok) juga memanfaatkan media sosial dalam komunikasi politiknya.

Bahkan, gaya keluar masuk ke berbagai tempat alias blusukan Jokowi dan rapat dinas dinamis Ahok menjadi topik pembicaraan utama (trending topics) di media jejaring sosial, termasuk tayangan YouTube.

Pengguna media sosial sebagian besar adalah kaum terpelajar yang cukup kritis dalam menyikapi setiap munculnya isu-isu baru. Arena ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung penyampaian pesan-pesan politik, sambil tentu saja gaya blusukan juga tak kalah ampuhnya. (*)

Sumber: http://www.antaranews.com

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.pkstaktakan.org

PKS Taktakan - Sebagai negara besar, ternyata Indonesia belum sepenuhnya berdaulat  atas wilayahnya sendiri. Di laut, pencurian ikan oleh nelayan asing  berlangsung leluasa. Di darat, patok-patok perbatasan dengan negara tetangga banyak yang hilang. Di udara?

Tak cuma kerap dicundangi Amerika Serikat dan Australia karena pesawat tempur mereka kerap hilir-mudik di udara Indonesia tanpa permisi, negara mungil seperti Singapura pun ternyata masih mendikte kita. Pada 1991, misalnya, Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal L.B. Moerdani sempat terapung-apung selama belasan menit di udara Natuna.


Hal itu terjadi karena pesawat TNI Angkutan Udara yang ditumpanginya tak kunjung bisa mendarat di  Pangkalan Udara TNI AU di Ranai, Natuna. Bukan karena cuaca buruk atau kondisi pangkalan supersibuk, melainkan lantaran otoritas penerbangan Singapura tak kunjung memberi izin.

Semua maskapai sipil di Batam pun tak bisa bergerak leluasa, meski  hanya melakukan penerbangan antarkota di wilayah Nusantara. Semua pesawat udara baru bisa lepas landas dan mendarat bila otoritas penerbangan di Changi, Singapura, memberi restu.

Kenyataan tersebut bisa kita baca dalam buku ini, di bawah sub-pembahasan “Langit Garuda dalam Cengkeraman Singa”. Judul tersebut diambil dari liputan khusus Batam Pos edisi 18 Maret 2012. Upaya merebut kembali kedaulatan udara Indonesia dari Singapura, menurut Chappy Hakim, penulis buku ini, telah berlangsung sejak 1993. Dan tentu saja masih terus diperjuangkan.

Pada bagian lain, Chappy juga menguraikan betapa para perwira TNI AU tak cuma dikenal sebagai pilot andal, tapi juga perancang pesawat yang mumpuni.

Sementara selama ini masyarakat cuma mengenal B.J. Habibie sebagai arsitek CN-235 dan N-250, sebelumnya ada Wiweko Soepono, yang merancang desain kokpit pesawat cukup untuk dua orang saja. Karya mengagumkan tersebut digunakan hingga sekarang, dan Airbus pernah berniat menggunakan nama Wiweko sebagai hak paten.

Selain itu, ada Yum Soemarsono, yang menciptakan helikopter pada 1948, atau sembilan tahun setelah Igor Sikorsky dari Uni Soviet menerbangkan pesawat helikopter pertama di dunia.

Juga ada Nurtanio, yang menciptakan “Si Kumbang” pada 1954, dan diulas di sejumlah media dirgantara terkemuka di Amerika dan Eropa. Dia pun menciptakan “Belalang” dan “Si Kunang”.

Terkait dengan Tragedi Aru, yang menewaskan Komodor Yos Sudarso pada 15 Januari 1962, lewat buku ini, Chappy menyisipkan pembelaan dengan mencuplik dokumen milik pelaku sejarah Marsekal Pertama Mohamad Saleh.

Intinya, dokumen yang dirilis pada Juli 1996 tersebut menepis pernyataan Laksamana Sudomo di sejumlah media massa bahwa TNI AU tak siap membantu operasi pembebasan Irian Barat. Akibatnya, KRI Macan Tutul ditenggelamkan Belanda, dan Yos Sudarso.

Menurut Saleh, jangankan TNI AU, Angkatan Laut  kenyataannya tak  mem-back up operasi penyusupan oleh KRI Macan Tutul karena bersifat rahasia dan belum merupakan operasi gabungan antar-angkatan. Maka kapal tak dilengkapi torpedo dan tim penyelamat, juga tanpa pesawat Ganet dari armadanya sendiri.

Sebagai pensiunan marsekal, lewat buku ini, Chappy membuka mata kita semua, betapa kondisi pertahanan udara Indonesia amat kedodoran. Padahal, di tengah zaman ketika perang dianggap usang, upaya  pertahanan terhadap wilayah Indonesia tetap penting. Kedaulatan udara akan mendukung pembangunan menuju kemakmuran.


Sebab, kedaulatan udara kita merupakan sumber uang, seperti yang  dinikmati Singapura selama puluhan tahun. Tapi Chappy juga meyakini kedaulatan udara sama pentingnya seperti kedaulatan lautan. Kurangnya kedaulatan di laut mengakibatkan munculnya praktek perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam, yang nilai kerugiannya bisa sampai triliunan rupiah per tahun.

Selain menulis beberapa buku, di masa pensiunnya, Chappy aktif menulis di blog soal berbagai isu mengenai pertahanan udara ataupun dunia penerbangan pada umumnya. Semuanya ditulis dengan mengalir  sehingga, meminjam slogan sebuah majalah berita, “enak dibaca, dan perlu”. (SUDRAJAT)

Sumber: http://edisi.harian.detik.com/?xml=Sabtu#folio=12

Khairurrizqo

Jakarta - Paling tidak ada 2 kejadian beruntun yang 'mengarah' langsung atau tidak langsung kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Pertama, kasus Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan (PK) –awal mula PKS- yang memperkarakan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Kehormatan DPR RI. Selain itu, Yusuf –yang telah dipecat sejak tahun 2009 dari PKS karena alasan indisipliner ini- juga membuka beberapa tuduhan mengenai keterlibatan Sekjen PKS Anis Matta dalam penggelapan uang serta sikap Yusuf yang menolak PKS menjadi partai terbuka. Kedua, dan ini yang menghebohkan, adalah kasus Arifinto, anggota DPR RI dari PKS yang tertangkap kamera diduga sedang menonton video porno pada saat berlangsungya sidang paripurna.

Tulisan ini mencoba melakukan analisa –berdasarkan kasus-kasus tersebut- mengenai risiko yang ditempuh sebuah gerakan ketika mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lingkaran 'politik praktis'.

Dari pengalaman di Indonesia misalnya, beberapa gerakan Islam gagal menghadapi tantangan politik. Beberapa partai Islam kalah dalam proses politik yang fair dan elegan, tetapi –dan ini yang jarang diulas- partai Islam seringkali kalah, bukan karena tidak mampu mendulang suara, tapi gagal menghindar dari fitnah lawan politik yang berujung pada 'pembredelan' partai tersebut oleh penguasa, baik langsung maupun tidak langsung. Masyumi di era Orde Lama dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di awal era Orde Baru menjadi bukti gagalnya gerakan Islam menghadapi cobaan demokrasi. Bagaimana dengan PKS?

Cobaan Demokrasi

Demokrasi adalah pasar bebas politik. Semua ide dan gagasan ditawarkan di sini, dalam berbagai bentuknya. Pembelinya adalah rakyat. Rakyat yang akan menilai gagasan apa yang layak dibeli, dan gagasan mana yang sebaiknya dibuang. Maka tugas partai adalah mengemas gagasan itu dengan bentuk terbaik, sehingga tampak menarik untuk dijual dan ada kemungkinan untuk 'laku' di pasaran politik.

Dalam tataran ideal, demokrasi yang tak ubahnya seperti pasar ini justru menjadi masalah, karena menjadi absurdnya kebenaran dalam politik. Hal ini paling tidak didasari oleh beberapa hal; pertama, kebenaran, seringkali kemudian menjadi domain partai atau koalisi partai mayoritas. Inilah kebenaran politik, yang belum tentu merupakan kebenaran hukum, dan apalagi kebenaran agama. Demokrasi, dalam istilah lainnya, kemudian menjelma menjadi peraturan tentang kemenangan 51 persen atas 49 persen, sesuatu yang oleh Alexis de Tocqueville disebut sebagai 'tirani mayoritas'.

Kedua, gagasan tentang apa itu 'kebenaran dalam politik' berbeda antara satu partai dengan partai lain. Persamaannya, adalah semua partai meyakini bahwa untuk membuktikan sejauh mana kebenaran gagasan mereka, yang harus dilakukan rakyat adalah memilih mereka untuk berkuasa di lembaga negara. Gagasan kebenaran politik dalam bentuk 'ideologi partai' ini kemudian menjadi semacam karakter yang membedakan antara satu partai, dengan partai lainnya.

Ketiga, Dengan analogi pasar bebas dan kebenaran yang absurd, maka persaingan menjadi sedemkian bebas. Dalam konteks ini, kita bisa memahami mengapa konotasi term 'politik' menjadi bernilai 'negatif'. Tak lain karena, demokrasi hampir-hampir memberi jalan bagi partai politik untuk merebut kekuasaan dengan segala cara. Toh, benar salahnya cara  yang ditempuh, akan masuk dalam perdebatan politik, bukan justifikasi hukum. Inilah cobaan demokrasi, yang segera kemudian menjadi mekanisme seleksi alamiah; yang mampu beradaptasi akan terus bertahan. Yang gagal, segera masuk kotak.

Reformasi 1998 membawa Indonesia untuk 'belajar kembali' tentang demokrasi, setelah pernah diaplikasikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Dalam kondisi inilah, PKS muncul (sebelumnya PK) dengan menawarkan gagasan Islam sebagai landasan ideologi. Diisi dominan oleh orang-orang dengan latar belakang aktivis Islam kampus, idealisme dan ide Islam Politik kemudian menjadi 'dagangan' PKS dalam menjual gagasannya kepada rakyat.

Namun, lazimnya partai lain yang terus eksis, PKS pun tidak lepas dari cobaan demokrasi. Cobaan yang dihadapi adalah bagaimana mengejawantahkan ideologi partai dalam tindakan nyata di ruang publik. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana 'kebenaran politik versi PKS' menjadi 'kebenaran politik' yang diyakini juga oleh masyarakat. Hal ini nampaknya menghadapi beberapa kendala tertentu;

Pertama, adalah upaya PKS untuk memperluas basis pemilih (kader dan simpatisan). Selama ini PKS dianggap masih berada di 'kanan' dengan basis agama yang kuat, dan belum mampu bergeser ke 'tengah' untuk menggaet masa Nasionalis. Pilihan strategi yang diambil pun tidak main-main; menjadi partai terbuka. Pilihan cerdas sekaligus kontroversial; di satu sisi PKS harus mampu mengemas gagasan ideologi mereka sedemikian rupa untuk meraih simpati massa kelompok nasionalis, di sisi lain PKS juga harus menjelaskan pilihan untuk 'terbuka' ini pada kader dan simpatisan mereka yang kebanyakan adalah kelompok Islam loyalis. Pada titik inilah soliditas PKS sebagai partai kader diuji.

Kedua, adalah cobaan demokrasi bernama kekuasaan. Dalam hitung-hitungan koalisi, praktis PKS adalah partai yang menempati pos menteri terbanyak setelah Partai Demokrat, sebanyak 4 menteri. Tentu saja ini berkah sekaligus cobaan. Dari sisi internal, kader PKS harus mampu untuk 'menahan diri' terhadap godaan kuasa yang biasanya mendatangkan harta. Jabatan politik, seharusnya berdampak strategis bagi konstituen PKS secara keseluruhan, bukan lahan pembagian jabatan dan proyek-proyek besar. Secara internal, godaan-godaan 'dunia' ini harus diantispasi oleh kader-kader PKS.

Ketiga, adalah cobaan demokrasi berwujud koalisi. Sebagai partai pendukung pemerintahan, PKS dihadapkan pada dilema dalam menentukan sikap. Di satu sisi, PKS mempunyai idealisme tersendiri berdasarkan platform ideologi yang menjadi dasar gerakan, namun di sisi lain PKS –sebagai mitra koalisi- dihadapkan pada tuntutan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dua hal ini seringkali tidak seiring sejalan. Namun, patut diapresiasi ketika dalam beberapa kasus, PKS konsisten dalam  mempertahankan sikapnya 'berbeda jalan' dengan pemerintah.

Badai Pasti Berlalu?

Dalam bukunya Dari Gerakan ke Negara, Sekjen PKS Anis Matta sudah memberikan 'early warning' terhadap pilihan gerakan tarbiyah –cikal bakal PKS- untuk masuk dan terlibat dalam demokrasi. Dalam buku tersebut, Anis mewanti-wanti kader PKS untuk siap menghadapi era demokrasi dan keterbukaan, di mana 'kebenaran dan kebathilan sama-sama bersaing untuk meraih simpati masyarakat'. Maka di era persaingan politik ini menurut Anis, yang harus dilakukan kader PKS adalah 'membuktikan bahwa yang benar di mata Islam adalah benar juga di depan hukum, dan apa yang salah menurut Islam adalah juga salah menurut hukum yang berlaku'.

Seperti jamaknya ajaran agama, bahwa siapa mampu menghadapi cobaan, maka sesungguhnya Tuhan sedang mengujinya untuk membuat ia tangguh. Tapi, barangsiapa gagal menghadapi cobaan -sesuai kadarnya- maka sesungguhnya ia telah gagal mencapai derajat keimanan. Analogi ini tepat untuk PKS. Pilihannya sederhana; jika sukses menghadapi 'cobaan demokrasi' ini, maka PKS akan semakin kuat dan beranjak menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, sebaliknya jika gagal, maka PKS mengikuti pendahulunya partai-partai Islam yang 'masuk kotak', justru karena demokrasi.

Di atas itu semua, patut diapresiasi pilihan politik PKS untuk 'berani bertarung' dalam Demokrasi. Ketika beberapa gerakan Islam lainnya justru tidak berani berpolemik dalam politik, PKS justru masuk dalam politik praktis. 'Percuma saja berlayar, kalau takut Gelombang' begitu mungkin gubahan yang tepat. Maknanya; 'Buat apa punya cita-cita perubahan, kalau takut menghadapi cobaan demokrasi?'

*) Khairurrizqo adalah mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan peneliti budaya politik di Hikaam Institute Jakarta. (vit/vit)

Sumber: detik.com

Fuad Rumi Dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Arifinto, anggota DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera akhirnya menyatakan diri mundur sebagai wakil rakyat. Sikap itu diambilnya sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral karena sebelumnya ia tertangkap kamera wartawan melihat video porno pada perangkat tablet pribadinya, saat Sidang Paripurna DPR berlangsung hari Jumat 8 April lalu.

Seperti kita ketahui dalam pemberitaan yang segera merebak ketika itu, Arifinto lalu mendapat pemberitaan publik yang gencar.

Arifinto sendiri mengatakan bahwa video porno yang dilihatnya adalah kiriman seseorang melalui alamat emailnya.

Tulisan ini tidak ingin mengulas duduk perkara kejadian itu sendiri, tetapi ingin bertolak dari keputusan mundur Arifinto sebagai anggota DPR atas kejadian tersebut.

Sehubungan dengan "kecelakaan" ini, Arifinto telah menunjukkan sebuah sikap yang baik dan tepat. Arifinto menunjukkan sebuah pertanggungjawaban moral akibat keteledoran yang telah dilakukannya.

Arifinto tidak ingin membiarkan media dan publik berlama-lama menguras energi mengecam dirinya. Ia segera mengambil keputusan ksatria, mundur.

Sesungguhnyalah di balik keputusan itu ada sebuah makna penting yang perlu ditangkap sebagai pesan oleh para wakil rakyat lainnya, dan juga para elite pemimpin negeri ini. Pesan itu adalah tentang kesatriaan untuk mundur dari kedudukan manakala telah melakukan pelanggaran hukum dan etika atau tidak lagi mampu mengemban amanah yang dipikul.

Di negeri kita, mundur dari jabatan sebagai pertanggungjawaban moral adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Jika di negara lain, ada pejabat yang meletakkan jabatan atau bahkan bunuh diri sebagai wujud tanggung jawab moralnya, maka di negeri kita tidak pernah ada. Kata sementara elite yang dalam wilayah tanggung jawab moralnya pernah ada kejadian yang seharusnya membuat ia malu dan mundur, sembari senyum hanya mengatakan ah itu bukan budaya kita.

Karena itulah, momentum mundurnya Arifinto sebagai wakil rakyat, patut kita garisbawahi sebagai sebuah kesadaran baru yang seharusnya juga dimiliki oleh para elite kita, siap mundur jika tidak mampu atau melanggar etika dalam menjalankan amanah, apalagi jika melanggar hukum. Jika dalam pemilukada dan pilpres ada jargon populer siap kalah dan siap menang, maka seharusnya juga ada jargon siap mundur jika tak mampu memanggul amanah.

Mundurnya Arifinto sudah barang tentu setelah melalui proses konsultasi dengan partainya sendiri, PKS. PKS sendiri sebagai partai dengan slogannya yang terkenal, Bersih dan Peduli, mendapatkan ujian besar dengan insiden Arifinto itu. Konsistensinya terhadap jargon tersebut ditagih masyarakat dengan adanya kejadian tersebut.

Akhirnya, jawaban sudah diberikan. Arifinto minta maaf dan menyatakan diri mundur. Itu, sekali lagi, adalah jawaban konsistensi dan kesadaran akan tanggung jawab moral yang ditunggu masyarakat. Harapan selanjutnya ialah agar konsistensi dan tanggung jawab moral itu terus dipegang teguh sebagai sebuah prinsip oleh PKS.

Akhirnya penting digarisbawahi bahwa kejadian itu sebenarnya dan hakikatnya bukan hanya berkenaan dengan Arifinto seorang. Di negeri ini, betapa banyak elite yang sebenarnya telah menginjak-injak hukum dan mengoyak etika, hanya saja tidak "tertangkap kamera". Dalam konteks itulah, pengunduran diri Arifinto diharapkan menjadi sebuah kesadaran baru, dimana para elite pengemban amanah publik negeri ini mau menunjukkan sikap ksatria, mundur jika telah melakukan hal yang tidak pantas atau gagal melaksanakan amanah.

Kesediaan mundur bila berbuat salah adalah sebuah kesadaran akan tanggung jawab yang diemban. Ia juga adalah manifestasi dari rasa malu yang masih dimiliki sebagai bukti masih hidupnya nurani.  

Kesadaran seperti itulah yang kita saksikan, antara lain, pada masyarakat Jepang yang saat-saat sekarang ini membuka mata kita melihat betapa tangguhnya mereka sebagai sebuah bangsa. Betapa seringnya terjadi pejabat publik Jepang, mengundurkan diri dan bahkan bunuh diri, karena merasa malu melanggar kepatutan dan hukum.

Sekarang, di negeri ini, mari kita saksikan, seorang Arifinto telah menunjukkan sebuah teladan tentang seorang terhormat, seorang pejabat publik yang menyadari sebuah ketidakpatutan yang telah dilakukannya, justru demi keterhormatan itu dia mundur. Kita tidak perlu mengurangi rasa hormat pada dirinya, sebab sebaik-baik orang bukanlah karena ia tidak pernah bersalah, tapi ia jujur mengaku salah lalu bersedia memikul akibat dari kesalahannya.

Sesudah ini kita tidak mengharap ada "Arifinto" berikutnya. Tapi bila toh tidak terelakkan, terjadi lagi, maka tidak usahlah menunggu lama-lama, segera mundur demi kehormatan diri dan demi tidak mencemari habitat tempat mengabdi.

http://www.fajar.co.id