VIVAnews - Kasus mafia perpajakan di Direktorat Pajak dan Pengadilan Pajak membuat Fraksi PKS mempertimbangkan gagasan untuk mengajukan inisiatif Hak Angket Pajak.
"PKS sangat mungkin mendukung pembentukan Pansus Pajak, karena sektor perpajakan ini sangat krusial," ujar Wakil Sekjen PKS yang juga anggota Fraksi PKS, Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis 3 April 2010.
Fahri menekankan, 60-70 persen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, ketidakberesan di sektor pajak akan langsung masuk ke jantung modus korupsi yang berdampak langsung pada pendapatan negara.
Fahri menegaskan, perlunya audit investigasi yang menyeluruh untuk membongkar modus korupsi mafia perpajakan. Dalam konteks ini, Gayus Tambunan dapat menjadi pintu masuk. "Apalagi modus Gayus memperlihatkan keterlibatan seluruh institusi penegak hukum," kata Fahri di sela-sela acara diskusi di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
"Perlu investigasi atas berbagai kasus sengketa pajak, agar kita tahu di mana letak persoalan yang sebenarnya," tandas Fahri yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR.
Ia menambahkan, UU Pajak pun selama ini mengandung kelemahan karena dalam UU tersebut, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyidikan sangat terbatas.
Sebagai solusi atas celah dalam UU Pajak tersebut, Fahri mengusulkan agar ada lembaga independen yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terkait kasus pajak. Ia menegaskan, DPR tidak akan menutup-nutupi satu hal pun terkait kasus mafia pajak ini.
Secara terpisah, Sekjen PKS Anis Matta menyatakan, inisiatif Hak Angket Pajak DPR perlu dimantapkan terlebih dahulu. Terkait hal itu, Anis mengaku, PKS memasukannya dalam agenda rapat internal partai.
"Sikap PKS jelas, pajak adalah masa depan sumber pendapatan utama negara kita," ujar Anis di Jakarta. Oleh karena itu, tegasnya, PKS mendukung investigasi menyeluruh atas kasus mafia pajak.
Sumber : www.vivanews.com
"PKS sangat mungkin mendukung pembentukan Pansus Pajak, karena sektor perpajakan ini sangat krusial," ujar Wakil Sekjen PKS yang juga anggota Fraksi PKS, Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis 3 April 2010.
Fahri menekankan, 60-70 persen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, ketidakberesan di sektor pajak akan langsung masuk ke jantung modus korupsi yang berdampak langsung pada pendapatan negara.
Fahri menegaskan, perlunya audit investigasi yang menyeluruh untuk membongkar modus korupsi mafia perpajakan. Dalam konteks ini, Gayus Tambunan dapat menjadi pintu masuk. "Apalagi modus Gayus memperlihatkan keterlibatan seluruh institusi penegak hukum," kata Fahri di sela-sela acara diskusi di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
"Perlu investigasi atas berbagai kasus sengketa pajak, agar kita tahu di mana letak persoalan yang sebenarnya," tandas Fahri yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR.
Ia menambahkan, UU Pajak pun selama ini mengandung kelemahan karena dalam UU tersebut, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyidikan sangat terbatas.
Sebagai solusi atas celah dalam UU Pajak tersebut, Fahri mengusulkan agar ada lembaga independen yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terkait kasus pajak. Ia menegaskan, DPR tidak akan menutup-nutupi satu hal pun terkait kasus mafia pajak ini.
Secara terpisah, Sekjen PKS Anis Matta menyatakan, inisiatif Hak Angket Pajak DPR perlu dimantapkan terlebih dahulu. Terkait hal itu, Anis mengaku, PKS memasukannya dalam agenda rapat internal partai.
"Sikap PKS jelas, pajak adalah masa depan sumber pendapatan utama negara kita," ujar Anis di Jakarta. Oleh karena itu, tegasnya, PKS mendukung investigasi menyeluruh atas kasus mafia pajak.
Sumber : www.vivanews.com
