Usulan pemerintah itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang telah diserahkan ke DPR.
"Kalau semua fraksi itu bersepakat di angka 4 persen, yah PKS no problem karena yang kita tawarkan dari awal antara 3 sampai 4," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Komplek DPR, Kamis (27/10/2011).
Meski demikian, kata Mahfudz, jika tetap masih ada fraksi yang keberatan atas usulan itu, pihaknya bersedia menurunkan ambang batas. PKS berpendapat angka minimal yakni 3 persen.
Menurut Mahfudz, angka 3 persen adalah angka terbaik lantaran berada di titik tengah antara usulan pemerintah yakni 4 persen dengan keinginan beberapa fraksi di angka 2,5 persen.
"Apakah mereka mau bergerak satu langkah ke angka 3. Kalau mau, itu mempermudah. Yang jelas, jangan sampai persoalan ini divoting. Kalau divoting, efek kontraksi politiknya lebih besar," ucap Ketua Komisi I itu.[Sumber: Sandro Gatra, A. Wisnubrata - kompas.com/Kamis, 27/10/2011]
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik |
"Tetap 5 persen, kalau kita lihat gelombang preferensi politik kepada partai menurun, memang akhirnya mendorong logis penyederhanaan partai untuk perbaikan sistem, meningkatkan PT," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).
Keputusan PKS tentu saja mempersulit titik temu revisi UU Pemilu. Karena pembahasan di Badan Legislasi DPR mayoritas fraksi lain mendukung PT untuk pemilu 2014 sebesar 3 hingga 3,5 persen.
Mahfudz menuturkan, penyederhanaan partai penting guna mengefektifkan sistem kepartaian. Juga diperlukan untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil.
"Gagasan PT 5 persen sangat rasional, diberlakukan nasional, bertahap pusat dulu baru daerah," tutur Mahfudz.
Belajar dari negara lain, menurut Mahfudz, PT memang dipatok cukup besar. Utamanya di negara yang menganut mahzab liberalisasi politik.
"Waktu kita kunker Komisi I ke Turki disana saja PT 10 persen, era liberalisasi politik," tuturnya. (van/van) [Sumber: http://www.detiknews.com]
"Belum kita dapat kesepakatan yang sama. Tapi yang tiga ini (PKB, PPP, dan Gerindra) sudah sepakat membuat koalisi tematik. Ngapain kita duduk bareng kalau nggak sepakat," kata Ketua FPKB Marwan Jafar usai diskusi bertajuk "Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis dan Bagaimana Membagi Kursi yang Adil" di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (10/4/2011).
Sementara PAN dan PKS belum sepakat dengan koalisi khusus menghadapi UU Pemilu ini, Hanura belum jelas kabarnya. Marwan mengatakan, koalisi khusus bertujuan mengetuk hati partai-partai besar agar memperhatikan nasib mereka.
"Kita secara voting kalah. Tapi, kan, kita mengetuk PDIP dan Golkar untuk bisa menerima aspirasi kita yang di bawah ini," jelasnya.
Marwan menilai, kenaikan PT mejadi 5 persen merupakan cara parta-partai besar untuk memperoleh suara gratisan. Ia mengingatkan efek buruk dari kenaikan PT itu berupa makin banyaknya suara sah yang akan terbuang, yakni sekitar 31 juta suara.
"Dengan peraturan yang sekarang saja itu sudah membuang 19 juta suara sah. Kalau dari kami partai menengah 3 persen adalah angka yang wajar untuk PT," kata dia.
Sementara itu, wakil PPP dalam kesempatan tersebut, Romahurmuziy, mengatakan, koalisi tematik ini menjadi alternatif apabila Setgab koalisi mengalami jalan buntu dalam soal RUU Pemilu.
"Prinsipnya kalau kita beda tetap ada komunikasi ke Setgab. Koalisi tematik partai menengah akan menjadi manifes ketika komunikasi di Setgab tidak membuahkan hasil," ujarnya. (irw/mad)
Sumber: detik.com
