 |
| Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Anis Matta |
"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (25/5).
Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.
Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan, ada empat butir substansi dari kontrak koalisi yang telah ditandatangani partai-partai politik anggota koalisi, pada Senin (23/5).
Keempat butir sunstansi tersebut, pertama, proses komunikasi politik antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden, dan para pembantunya.
Menurut dia, di dalam kesepakatan lama hal ini belum diakomodasi dengan baik sehingga pada kesepakatan baru perihal komunikasi politik itu diperkuat.
"Penjadwalan waktunya secara periodesasi serta agendanya disusun dan dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kesepakatan yang lama," katanya.
Kedua, intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.
Ketiga, tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.
Menurut dia, ruang demokrasi tetap diakomodasi dalam bidang pengawasan dan anggaran yang merupakan fungsi paralemen.
"Pembahasan RAPBN, lesgislasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat maupun rapat lain mekanismenya baku antara pemerintah dan parlemen, harus tetap dijaga," katanya.
Keempat, penjelasan lebih konkret tentang penguatan sistem presidensial.
Ia mencontohkan, kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. (Ant/OL-12) [Sumber: inilah.com]
 |
| Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik |
"Kalau kami sih husnudzon saja. Melihat dari semangatnya saja seperti yang disampaikan Pak SBY untuk mengkonsolidasi koalisi sehingga pemerintahan efektif," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
Mahfudz membenarkan adanya sanksi terhadap anggota yang kerap berbeda pendapat. Namun sanksi tersebut tidak membuat PKS takut kalau dalam beberapa hal harus berbeda pendapat.
"Soal sanksi memang diatur kalau sudah ada kesepakatan lalu ada yang berbeda pendapat maka keluar koalisi. Tapi PKS bisa menerima itu, karena kebijakan pemerintah kami yakini akan objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional, jadi tidak ada yang perlu ditakuti," tutur Mahfudz.
Tapi tidak menutup kemungkinan PKS akan pada posisi yang frontal lagi, seperti pada saat mengusung angket mafia pajak. Utamanya jika menyangkut kepentingan rakyat yang lebih besar.
"Kalau prinsip, koalisi itu sama dengan kita bekerjasama dalam hal baik dan kita bekerjasama dengan baik. Sepanjang menyangkut kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan ya PKS akan tetap bersuara dan berani berbeda," tandasnya.
Berikut empat butir pokok kontrak koalisi baru :
1. Proses komunikasi politik, antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden dan para pembantunya.
Di dalam kesepakatan lama belum diakomodir dengan baik sehingga di kesepakatan baru itu diperkuat bagaimana komunikasi itu. Penjadwalan waktunya, periodesasi, agendanya, nanti di dalam periode-periode tertentu agenda itu disusun dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur dalam kesepakatan yang lama tidak diatur dengan spesifik, tapi yang baru diatur.
2. Intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.
3. Tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.
Ruang demokrasi tetap diakomodir dalam bidang pengawasan dan anggaran. Itu fungsi tetap parlemen. Pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan RDP. Maupun rapat lain mekanisme baku antara pemerintah dan parlemen, itu harus tetap dijaga, check and balances tetap dipelihara.
4. Penjelasan lebih konkrit tentang penguatan sistem presidensial.
Contoh kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. Tolak ukur menjadi pembantu beliau sebagai menteri pasti kinerja, kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi kontrak kinerja yang disepakati presiden dan kebutuhan organisasi akan selalu berubah tergantung kebutuhan. (van/fiq) [Sumber: detik.com]
Menurut Nasir, kontrak koalisi ini menjadi salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam repat itu. Rapat Majelis Syuro ini akan dihadiri oleh perwakilan PKS seluruh Indonesia. "Sebab kontrak baru akan sangat berpengaruh bagi perjalanan partai di seluruh Indonesia. Majelis Syuro itu representasi dari daerah, jadi sangat tepat jika draft kontrak baru dibahas disana," ujarnya.
PKS adalah satu-satunya partai anggota koalisi yang belum menyepakati isi dari revisi kontrak koalisi ini. Sedangkan lima anggota koalisi lainnya sudah menyepakati isi kontrak baru ini. Dalam kontrak baru ini sendiri, partai anggota koalisi ditutup kemungkinannnya untuk membuat ke"kisruh"an dalam parlemen seperti yang terjadi saat kasus pembentukan pansus hak angket mafia pajak dan mafia hukum.
Nasir sendiri masih berpandangan bahwa kontrak yang ada saat ini lebih demokratis dibandingkan draft revisi itu."Secara pribadi saya menilai kontrak lama lebih demokratis dan menghargai perbedaan," ujarnya.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com
Penegasan Anas ini disampaikan menjawab pertanyaan Tempo, kemungkinan PKS akan bersikap lain dibanding lima partai peserta koalisi pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono.
Partai-partai itu, sudah menerima dan meneken draft baru kontrak koalisi. Menurut Anas, tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan sikap. "Yang jelas draf juga sudah disampaikan pada PKS. Soal berapa waktunya, itu tergantung komunikasi antara Pak SBY dengan PKS," kata Anas.
Lima partai itu antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PAN, PKB dan PPP. Draft kontrak koalisi itu, kata Anas, penyempurnaan dan penerjemahan secara tehnis soal pematangan kesepakatan partai koalisi. Terutama tentang tata etika dan efektifitas pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014.
Anas berharap konfirmasi dari pimpinan PKS tidak terlalu lama. Soalnya, butir-butir yang tertuang dalam draf tersebut untuk penyempurnaan dan penguatan koalisi. "Mestinya bisa cepat saja. Kalau sudah tuntas tentu akan ditindaklanjuti dengan tandatangan kesepakatan. Kami tunggu saja. Yang pasti lima partai sudah paraf,"ujarnya.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com
"Kita akan menyetujui sepanjang tidak mengekang demokrasi. Buat apa kalau kontrak politik tapi mengekang partai koalisi," ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Hal senada disampaikan oleh Sekjen PKS, Anis Matta. Anis tak mau ada perombakan total pada kontrak koalisi. Apalagi jika ada klausul yang mewajibkan koalisi mematuhi kesepakatan setgab.
"Secara prinsip buat PKS kontrak yang lama sudah bagus, tidak perlu diubah. Kita belum bersikap karena belum diberikan draf kontrak yang baru," tutur Anis.
Menurut Anis, koalisi hanya perlu sedikit sentuhan niat baik membina komunikasi . Karena selama ini komunikasi sesama partai koalisi tergolong dingin.
"Selama ini masalah di koalisi itu lebih banyak pada masalah komunikasi. Contohnya dalam angket pajak,kita diajak ikut sama demokrat, tiba-tiba diajak mundur," keluh Anis.
Ia pun tak bisa banyak menjanjikan kesetujuan untuk meneken kontrak koalisi yang baru. "Kok katanya kalau tidak mau kontrak baru keluar saja. Mau gambarannya seperti apa kalau lihat teksnya mau bagaimana?" tegasnya.(van/mad)
Sumber: http://www.detiknews.com
"Setgab selama ini hanya jadi tempat bertemu saja. Kalau rapat, hanya makan-makan,ngobrol, setelah itu pulang, tak ada keputusan. Soal isu dan kebijakan tidak didalami. Seharusnya, Setgab didesaian untuk mendalami sebuah kebijakan," ungkap Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/4/2011).
Karena tidak pernah ada keputusan bersama, akhirnya sikap partai-partai koalisi mengusung keinginan masing-masing. Nasir mengatakan tak perlu dilakukan kontrak baru koalisi. "Isi kontrak lama sudah cukup bagus. Cuma implementasi saja yang tidak bagus. Justru kontrak lama yang harusnya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," katanya. [tjs]
Sumber: http://inilah.com
"Sudah dibagi-dibagikan ke partai koalisi, kecuali PKS yang tidak dikasi, karena memang belum diajak bicara oleh Presiden," kata Ulil di sela-sela acara diskusi di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Ulil, tidak diajaknya PKS dalam menyusun kontrak baru karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama peserta partai kaolisi. Kata dia, sebagai bentuk perubahan peran itu, jatah menteri PKS akan dikurangi. "Akan ada pergantian menteri," katanya.
Namun, isi kontrak baru koalisi enggan dijelaskan lebih lanjut Ulil. Yang jelas kata dia, reshuffle kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," tukasnya.
Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.
Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati Baharuddin membantah bila pengurus DPP tidak dilibatkan pada pembahasan kontrak baru koalisi tersebut. Kata dia, orang yang melakukan pendekatan ke partai koalisi memang bukan orang DPP Demokrat tapi bukan berarti SBY mengabaikan suara dari partai.
"Tidak benar, itu memang hanya persoalan tekhnis. Saya pernah ikut pada rapat pembahasan koalisi. Selain itu juga dibahas masalah persiapan 2014. Jadi tidak benar kalau Pak SBY hanya mendengar orang lain," tukasnya. (awa/jpnn)
Sumber: http://www.jpnn.com
“Berarti tidak ada masalah, karena kita back bone (tulang punggung koalisi) kan,” ujar Tifatul ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (6/4). Untuk itulah, ia yakin PKS akan tetap berada di dalam koalisi hingga akhir periode pemerintahan SBY-Boediono. “Ya doa kita begitu ya, sampai 2014. Oke ya,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, PKS juga tak kunjung diajak berkomunikasi mengenai rencana revitalisasi mekanisme di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan. Bahkan rencana pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden SBY belum ada tindak lanjutnya.
Mahfudz mengatakan, PKS masih akan menunggu realisasi pertemuan antara Hilmi dan SBY dalam bersikap terhadap perkembangan koalisi. Bahkan untuk membahas mengenai koalisi tersebut, PKS menggelar rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat, bersama Hilmi di Lembang Jawa Barat, Kamis (31/3).
Dalam kesempatan itu pula, Mahfudz menceritakan bahwa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengeluhkan adanya informasi bahwa Presiden SBY dijadwalkan bertemu dengan Hilmi. Namun hingga hari ini belum ada kepastian.
“Menurut Luthfi, kebijakan koalisi di PKS diputuskan okeh majelis syuro, maka pembicaraan antara Hilmi dengan SBY jadi pintu masuk agenda itu. PKS masih menunggu konfirmasi rencana pertemuan ini,” ujar Mahfudz. (Mad/OL-8)
Sumber: mediaindonesia.com
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru yang disiapkan oleh PD. PKS belum mau menandatangani sebelum ada evaluasi koalisi yang konkret.
"Drafnya belum kita terima, jadi kita belum bisa menindaklanjuti," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (6/4/2011).
Anis menuturkan, PKS akan mengambil sikap setelah menerima draf kontrak koalisi yang baru. PKS akan menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut.
"Nanti kalau draf sudah kami terima, kami akan membahas di Majelis Syuro PKS," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat mengungkap kontrak politik partai koalisi yang baru sedang dalam tahap penyempurnaan. Selanjutnya partai koalisi akan diminta meneken ulang kontrak baru dan wajib mematuhi semua keputusan Setgab koalisi.
Ia membeberkan sejumlah poin penting dalam kontrak politik partai koalisi yang baru. Antara lain kewajiban mengaplikasikan keputusan Setgab di DPR.
"Tentu dengan aturan yang lebih tegas. Agar ke depan semua keputusan Setgab koalisi harus diterapkan di DPR oleh partai anggota koalisi," beber Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, sebelumnya.
Sumber detikcom di DPR menuturkan semua partai koalisi sudah menandatangani kontrak koalisi ini kecuali Golkar dan PKS. Golkar dan PKS tak mau menandatangani kontrak koalisi yang memaksa mereka menuruti keputusan Setgab koalisi.(van/nvc)
Sumber: detik.com
"Drafnya belum kita terima, jadi kita belum bisa menindaklanjuti," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (6/4/2011).
Anis menuturkan, PKS akan mengambil sikap setelah menerima draf kontrak koalisi yang baru. PKS akan menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut.
"Nanti kalau draf sudah kami terima, kami akan membahas di Majelis Syuro PKS," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat mengungkap kontrak politik partai koalisi yang baru sedang dalam tahap penyempurnaan. Selanjutnya partai koalisi akan diminta meneken ulang kontrak baru dan wajib mematuhi semua keputusan Setgab koalisi.
Ia membeberkan sejumlah poin penting dalam kontrak politik partai koalisi yang baru. Antara lain kewajiban mengaplikasikan keputusan Setgab di DPR.
"Tentu dengan aturan yang lebih tegas. Agar ke depan semua keputusan Setgab koalisi harus diterapkan di DPR oleh partai anggota koalisi," beber Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, sebelumnya.
Sumber detikcom di DPR menuturkan semua partai koalisi sudah menandatangani kontrak koalisi ini kecuali Golkar dan PKS. Golkar dan PKS tak mau menandatangani kontrak koalisi yang memaksa mereka menuruti keputusan Setgab koalisi.(van/nvc)
Sumber: detik.com
 |
| Partai Koalisi |
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera tak dilibatkan dalam pembahasan kontrak baru koalisi yang akan mengikat partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan, PKS memang tak diajak dalam pembahasan kontrak baru ini. Apa alasannya?
""Ya karena tak diajak...," kata Mubarok singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2011).
Saat ditanya lebih jauh alasan tak melibatkan PKS, Mubarok enggan menjelaskan. Menurut dia, draf kontrak baru belum final. Draf tersebut tengah dibagikan kepada anggota koalisi untuk dimintakan persetujuan. Anggota koalisi diminta untuk membubuhkan paraf jika sepakat dengan draf awal tersebut. Jika telah disepakati bersama, draf ini akan segera ditetapkan sebagai draf final.
Namun, Mubarok mengaku belum tahu apakah PKS dan Golkar sudah menandatangani atau belum.
"Belum, saya belum ngecek," katanya.
Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam proses evaluasi koalisi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi satu-satunya partai politik yang belum diajak bertemu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota koalisi lainnya, seperti PAN, PKB, Golkar, dan PPP, telah berkomunikasi dengan Presiden pasca-pemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket kasus perpajakan.
"Sampai sekarang pun belum ada rencana bertemu dengan PKS. Saya belum tahu kapan. Kalau memang itu dianggap ada urgensi untuk berkomunikasi, ya tentu akan kami dengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Julian menegaskan, Presiden memang selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono.
"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga mengatakan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah dan sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut.
"Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.
Seperti diketahui, pascagagalnya usulan pembentukan hak angket, desakan evaluasi koalisi kencang diembuskan Demokrat, terutama terhadap Partai Golkar dan PKS yang turut dalam barisan pendukung hak angket. Namun, gonjang-ganjing pecahnya koalisi tak lagi terdengar setelah Golkar menegaskan bahwa pertemuan Sekretariat Gabungan telah membuahkan beberapa poin penguatan, di antaranya komitmen untuk lebih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional. Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari Presiden, apakah akan ada perombakan koalisi atau tidak.
""Ya karena tak diajak...," kata Mubarok singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2011).
Saat ditanya lebih jauh alasan tak melibatkan PKS, Mubarok enggan menjelaskan. Menurut dia, draf kontrak baru belum final. Draf tersebut tengah dibagikan kepada anggota koalisi untuk dimintakan persetujuan. Anggota koalisi diminta untuk membubuhkan paraf jika sepakat dengan draf awal tersebut. Jika telah disepakati bersama, draf ini akan segera ditetapkan sebagai draf final.
Namun, Mubarok mengaku belum tahu apakah PKS dan Golkar sudah menandatangani atau belum.
"Belum, saya belum ngecek," katanya.
Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam proses evaluasi koalisi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi satu-satunya partai politik yang belum diajak bertemu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota koalisi lainnya, seperti PAN, PKB, Golkar, dan PPP, telah berkomunikasi dengan Presiden pasca-pemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket kasus perpajakan.
"Sampai sekarang pun belum ada rencana bertemu dengan PKS. Saya belum tahu kapan. Kalau memang itu dianggap ada urgensi untuk berkomunikasi, ya tentu akan kami dengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Julian menegaskan, Presiden memang selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono.
"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga mengatakan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah dan sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut.
"Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.
Seperti diketahui, pascagagalnya usulan pembentukan hak angket, desakan evaluasi koalisi kencang diembuskan Demokrat, terutama terhadap Partai Golkar dan PKS yang turut dalam barisan pendukung hak angket. Namun, gonjang-ganjing pecahnya koalisi tak lagi terdengar setelah Golkar menegaskan bahwa pertemuan Sekretariat Gabungan telah membuahkan beberapa poin penguatan, di antaranya komitmen untuk lebih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional. Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari Presiden, apakah akan ada perombakan koalisi atau tidak.
Sumber: KOMPAS.com
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sering melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum parpol koalisi. Hal itu untuk mengintensifkan komunikasi yang berlangsung di Setgab. Selama ini, pertemuan dengan Ketua Umum parpol itu belum efektif berjalan.
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
 |
| Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum |
JAKARTA--MICOM: Partai Demokrat pernah begitu gencar mendorong Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Pasalnya, kedua partai itu kerap berseberangan dengan garis kebijakan yang diambil Partai Demokrat serta partai pendukung koalisi lainnya. Terutama, setelah keduanya mendukung hak angket mafia pajak di rapat paripurna DPR Februari lalu.
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
Namun, Partai Golkar dan PKS sepertinya bisa menghirup nafas lega. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, partainya tidak lagi mengusulkan, agar partai-partai nakal dikeluarkan dari koalisi.
"Saya kira apa yang kurang diperbaiki saja. Termasuk mekanisme-mekanisme agar konsistensi itu bisa diterapkan dan bisa dioperasionalkan sehari-hari," kata Anas seusai pelantikan DPD DPD Partai Demokrat di Silang Monas, Minggu (13/3) pagi.
Sementara itu, mengenai sikap politisi muda Partai Demokrat, yakni Ulil dan kawan-kawan yang secara terang-terangan menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereshuffle menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS, Anas memilih tidak mau berkomentar. Ia hanya menginginkan koalisi yang dibangun mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini utuh dan sungguh-sungguh bekerja sama.
"Konsens Partai Demokrat itu sederhana. Konsens kami adalah koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama. Selebihnya soal penataan koalisi, reshuffle tidak reshuffle diserahkan ke Presiden. Beliau pasti punya rumus yang cespleng. Konsens kami hanyalah, agar koalisi sungguh-sungguh dilakukan lahir batin," ungkapnya. (OL-12)
---------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : mediaindonesia.com
BI melakukan perbuatan melawan peraturannya sendiri. Melalaikan tugasnya.
Hal ini berbeda sama sekali dengan pandangan partai koalisinya, Demokrat. Ada 14 poin pandangan Fraksi PKS yang disampaikan Andi Rahmat, mulai dari merger hingga penyertaan modal sementara diluncurkan. Akuisisi dan merger tiga bank menjadi Bank Century dinilai terjadi atas pembiaran dan pelanggaran peraturan oleh Bank Indonesia sebagai pemberi izin dan eksekutor.
"Setelah merger pun, terus terjadi berbagai praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak terkait yang merugikan Century sekurang-kurangnya Rp 6,3 triliun yang kemudian akhirnya ditutup dengan dana PMS pasca-bail out," tuturnya dalam pembacaan pandangan sementara fraksi, Senin (8/2/2010).
Pelanggaran-pelanggaran itu pun tidak ditindak tegas oleh BI sebagai pengawas. Ketika krisis dan Century goyah, BI terindikasi kuat melakukan langkah-langkah agar Bank Century mendapat fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).
Menurut Andi, Bank Century sejak awal dapat terus bertahan memang karena keistimewaan yang diberikan oleh BI. Seolah sepakat dengan PKS, PPP menyatakan bahwa BI telah memberikan keistimewaan kepada Bank Century hingga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri tentang persyaratan tata cara merger, kualitas aktiva produktif, hingga penilaian kemampuan dan kepatutan pengelola bank.
"Atas dasar ini, PPP berpendapat BI melakukan perbuatan melawan peraturannya sendiri. Melalaikan tugasnya. Lalai dalam menerapkan peraturan secara prudent dan konsisten," ujar juru bicaranya, Romahurmuzi.
Selain itu, mereka juga mencatat bahwa pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK) masih menyisakan persoalan hukum hingga sekarang.
sumber: www.kompas.com
CILEGON – Eskalasi politik di Cilegon menjelang pelaksana pemilu kepala daerah (pilkada) terus berubah-ubah.
PKS yang sebelumnya merupakan pesaing kuat Golkar pada pilkada 2004 lalu, kini malah tengah menjajaki koalisi dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Rencana koalisi dua partai ini dalam pilkada nanti pun mulai dibahas. Bahkan, Ketua DPD Golkar Cilegon Tb Aat Syafa’at mengaku telah beberapa kali menggelar pertemuan
dengan fungsionaris PKS. “Kita sudah tiga kali pertemuan untuk membangun koalisi ini. Sepertinya 90 persen PKS mau bergabung dengan kita,” kata Aat kepada wartawan, Senin (23/11).
Saat ini, katanya, pihaknya hanya tinggal menunggu sikap politik PKS untuk rencana koalisi. “Mekanisme di PKS kan harus ada persetujuan DPW dan DPP, jadi kita tunggu saja,” ujarnya.
Selain PKS, koalisi ini rencananya juga akan diperkuat dengan masuknya PAN. “Kalau dengan PAN kita tinggal menunggu keputusan DPW, kemungkinan ini sangat besar,” ungkapnya.
Rencananya, koalisi besar yang digagas Golkar ini akan dideklarasikan akhir Desember mendatang. “Selain akan mendeklarasikan partai koalisi, pada waktu yang bersamaan kita juga akan mendeklarasikan pasangan calon,” ujarnya.
Seperti diketahui, Golkar sendiri melalui rapat kerjanya beberapa waktu lalu telah menetapkan Tb Iman Ariadi untuk maju dalam pilkada mendatang. Tersiar kabar, Iman akan dipasangkan dengan Sekda Cilegon Edi Ariadi.
Kepada wartawan, Aat mengisyaratkan besarnya peluang Edi mendampingi Iman dalam pencalonan nanti. “Untuk pasangan calon Wakil Walikota masih dibahas. Siapapun kandidat C2 (Wakil Walikota-red) itu harus mengerti birokrasi. Harus ada perpaduan, kalau calon walikotanya politisi, wakilnya kalau bisa orang yang mengerti birokrasi. Semua itu nanti akan ditetapkan dalam rapimdasus (rapat pimpinan daerah khusus-red) akhir Desember nanti,” jelasnya.
Ketua DPD PKS Cilegon Suminto Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Golkar. Namun, untuk keputusan berkoalisi pihaknya masih terus mengkajinya. “Semua ada proses. Kita pun sedang melakukan kajian dan pendekatan ke semua parpol sesuai yang diinstruksikan DPP,” katanya.
Salah satu kajian tersebut, kata Suminto, dengan melihat elektabilitas (tingkat keterpilihan-red) calon yang akan diusung. Hasil kajian tersebut, katanya, akan direkomendasi ke DPW dan DPP untuk menentukan sikap. “Kalau Golkar menganggap kita siap berkoalisi, ya tidak apa-apa. Kan itu anggapan, tapi semua masih proses,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon Ali Mujahidin menanggapi dingin rencana koalisi PKS dengan Golkar. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Demokrat, PKS, PPP, PDI-P, dan PBB sempat mendeklarasikan adanya koalisi perubahan di Cilegon. Bahkan, sempat muncul ke publik rencana koalisi ini menyusun strategi guna merebut pos-pos penting di kelembagaan eksekutif dan legislatif di Cilegon. “Penjajakan sih sah-sah saja dilakukan partai menjelang pilkada ini. Kan masih ada proses politik internal partai yang harus dilalui,” ungkapnya.
Pihaknya masih optimis, PKS tetap bergabung dengan koalisi perubahan dengan sejumlah partai lainnya. “Kemungkinan bergabung dengan koalisi perubahan masih tetap ada, kita lihat saja nanti,” ujarnya. (del/cr-1)
Sumber : radarbanten.com
JAKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta partai mitra koalisi untuk menyikapi angket Century setelah selesai dilakukannya audit BPK.
Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Presiden berharap agar audit terhadap Bank Century tetap berjalan,namun semua harus menunggu hasil audit BPK. “Jangan sampai audit itu dihentikan. Jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan,” ujarnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Tifatul Sembiring yang merupakan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, permintaan Presiden itu disampaikan saat seluruh menteri dari mitra koalisi Demokrat dikumpulkan di Wisma Negara,Rabu (18/11) sore.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Presiden meminta pendapat dan masukan dari partai mitra koalisi tentang arah perkembangan angket Century yang sedang bergulir di DPR saat ini.“Supaya lurus saja begitu karena semua juga mengusulkan bahwa (angket Century) menunggu audit BPK,bukan hanya Presiden,kita juga semua melihatnya begitu. Karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR,”jelasnya. Tifatul membantah bahwa pertemuan tersebut upaya untuk menjegal hak angket Century.“Kok di DPR dijegal di sini? Enggak bisa. Struktur itu nggak bisa dari sini,” katanya.
Presiden SBY pada Rabu (18/11) sore sekitar pukul 17.10 WIB menerima seluruh menteri yang berasal dari partai politik.Menteri asal parpol yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN),Menko Kesra Agung Laksono (Golkar), Meneg Kominfo Tifatul Sembiring (PKS), Meneg Pora Andi Mallarangeng (Demokrat), Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (PKS),Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menpera Suharso Monoarfa (PPP),Menkumham Patrialis Akbar (PAN),dan Menag Suryadharma Ali (PPP).
Ketika ditanya apakah Presiden meminta agar langkah-langkah untuk hak angket harus ada komunikasi terlebih dahulu dari mitra koalisi,Tifatul membantah. “Nggak ada perintah-perintah dari Presiden soal ini. Beliau hanya minta supaya partai koalisi itu meneruskan komunikasi baik di legislatif maupun di eksekutif,” tambahnya. Mantan Presiden PKS ini menegaskan, meskipun telah bertemu Presiden dalam pembahasan Century,dia tetap tidak akan memberikan instruksi kepada kader partainya di DPR untuk menghentikan angket Century.Menurutnya, seorang menteri tidak dapat memberikan instruksi kepada DPR.
“Instruksi kan dari partai. Kita cuma menyamakan persepsi kita tentang masalah-masalah itu,” tandasnya. Sementara itu, Menkumham Patrialis Akbar menjamin bahwa tidak ada sama sekali dana Century yang mengalir dalam dana kampanye SBY-Boediono beberapa waktu lalu.Menurut Patrialis, anggaran kampanye SBY pada pilpres lalu dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. “Pak SBY bilang, nggak pernah ada satu sen pun (dana Century untuk kampanye). Tidak ada masalah dengan Bank Century. Itu fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY,ke tim pilpres, dan segala macam,”ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta mempersilakan audit investigatif terhadap Century dibuka secara keseluruhan. Hal itu untuk menghindari fitnah.“Yang diberikan kepada BPK untuk audit investigatif jauh lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kalau mau dibuka, semuanya saja,jadi tidak menimbulkan fitnah,”tandasnya. Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga mempertanyakan notulensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang saat ini telah beredar luas di berbagai media.
Dia mempertanyakan dari mana mantan anggota DPR Komisi XI Dradjad Wibowo mendapatkan notulensi KKSK yang disebut sebagai kotak hitam tersebut.“Pak Dradjad dapat dari mana yah. Ini confidential dan rahasia.Kayaknya ada black box,ada misterinya,”ujar Sri Mulyani. (rarasati syarief)
