JAKARTA - Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menilai tindakan Yusuf
Supendi yang melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta terkait dugaan
penggelapan dana Pilkada DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
tepat. Ia menyarankan, masalah yang terjadi dalam tubuh PKS diselesaikan secara
internal dan tidak perlu dibuka ke publik.
"Kasus yang begitu seharusnya
dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Itu kan urusan pemilu, tetapi yang jadi
masalah urusan pemilu sudah selesai. Sebaiknya hal itu diselesaikan secara internal
saja. Tokoh-tokoh PKS harus secara terbuka menyelesaikan ini melalui dialog
secara intenal. Tidak perlu aib dibuka ke luar," ungkap Jimly saaat
dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (26/3/2011)
Jimly menyayangkan, KPK saat ini
menjadi senjata untuk melampiaskan konflik yang bersifat internal atau pun
pribadi.
"KPK selalu dijadikan tempat
untuk menghajar orang. Kan repot kalau lembaga KPK yang sepenting itu digunakan
untuk melampiaskan konflik pribadi. Tentu KPK tidak boleh melayani yang begini,
cuma masalahnya dunia hukum kita makin tidak menentu," terangnya.
Seperti diwartakan, Yusuf
Supendi yang juga salah seorang pendiri Partai Keadilan (kini sudah berubah
menjadi PKS), Senin (21/3/2011) lalu melaporkan Anis ke KPK terkait dugaan
penggelapan uang dana Pilkada.
Anggota DPR 2004-2009 itu mengadu,
Anis termasuk penyelenggara negara sehingga ia melaporkannya ke KPK. ”Saya,
sebagai Muslim, berkewajiban amar makruf nahi mungkar, ini yang intinya. Saya
pada dasarnya niat untuk menyelamatkan Partai Keadilan yang saya dirikan dari
perilaku yang tidak benar,” kata Yusuf, yang juga menyeret nama Luthfi Hasan
Ishaaq, Presiden PKS.
Yusuf menyatakan, ia telah
menyampaikan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya.
Menurut Yusuf, uang Rp 10 miliar yang digelapkan itu berasal dari ”mas kawin”
partai sebesar Rp 40 miliar saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.
----------------------------
Sumber : KOMPAS.com
 |
| Rektor Univ. Paramadina Prof Dr Anies Rasyid Baswedan |
"Kalau bicara koalisi, nilai-nilai yang dirumuskan bukan sekadar organisasinya, siapa duduk di mana. Tetapi, kesepakatan terutama mengenai agenda-agenda yang harus dirawat. Bukan soal siapa duduk di mana," kata Anies saat ditanya kepemimpinan Setgab Koalisi yang kini digilir, lepas dari tangan Aburizal Bakrie.
Hal ini disampaikan Anies usai seminar bertajuk "Pers sebagai pilar keempat demokrasi" di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2011).
Anies mengaku tidak terlalu ngefans dengan Setgab. Negosiasi politik, menurut dia, bisa menjadi formal-formalan belaka.
"Menurut saya yang penting adalah leadership lalu komunikasi politik yang baik dengan partai-partai. Ada tidak ada wadah menjadi tidak terlalu penting.
Tujuan koalisi apa sih? Menjaga agenda politik kan. Menurut saya itu yang harus jelas," papar Anies.
Ia mengatakan sebaiknya berhati-hati Setgab bisa menjadi institusi baru politik di Indonesia.
"Jangan sampai nanti kita bicara siapa yang berhak apa di Setgab padahal Setgab tidak punya dasar konstitusinya. Jangan sampai leadership bermasalah lalu bikin lembaga," ujar Anies.
Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengatakan ada poin kontrak koalisi yang baru terkait penggiliran posisi pimpinan Setgab koalisi. Selain itu juga menyangkut kewajiban partai koalisi mengikuti aturan main Setgab. Kontrak tersebut menurut Jafar telah diserahkan ke semua pimpinan partai koalisi. Namun PKS belum juga memberikan kesetujuan.
Dengan adanya poin baru ini, Setgab koalisi tidak lagi dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Siapa yang akan menggantikan Ical, Jafar belum bisa memberikan bocorannya. (aan/nrl)
http://www.detiknews.com
