Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.
Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan--baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-kemasyarakatan- - ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (tafrith dan ifrath).
Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan (tawazun) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).
Bermartabat secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsabangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas dan kreativitas.
Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.
Misi yang diemban Partai
Keadilan Sejahtera adalah:
1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi,
peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan
wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan
kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas
masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan
bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.
Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem
rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai
negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi
yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan
membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.
Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan
otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan
proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat
pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam
mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip
kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap
martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa
yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.
2. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta layak
bagi kemanusiaan untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan
pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan
sektor informal. Membangun industri nasional yang tangguh dan berdaya saing
tinggi, berbasis SDM berkualitas dan kemampuan inovasi teknologi yang memadai
dalam rangka mencapai kemandirian bangsa. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang
bernilai tambah tinggi untuk mewujudjan pembangunan lestari dengan melakukan
integrasi antar sektor serta pembangunan berbasis wilayah dan potensi regional
yang berbasis pada masyarakat luas. Membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan
kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi
lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha demi
terwujudnya ekonomi egaliterian.
3. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikankesempatan yang
seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan
nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang
berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat
paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial
sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara;
dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung
pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat
etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang
tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan
berkreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan
masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan yang kontinyu.
Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai wujud dari
rasa tanggung jawab PK Sejahtera dalam perbaikan kehidupan bangsa dan negara
dan sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, maka disusunlah Platform
Kebijakan Pembangunan sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader sekaligus
komitmen politik PK Sejahtera.
Pertama, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah.
Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang bebas agama berdasarkan sekulerisme, yang memisahkan agama dari negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia. Pemikiran yang itu tidak relevan, karena, Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat relijius, bangsa dan negeri mayoritas Muslim. Indonesia adalah NKRI yang Berketuhanan yang Mahaesa.
Kedua, berkaitan dengan dinamika politik nasional, PK Sejahtera mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial. Dengan demikian muncul stabilitas politik yang diakibatkan oleh kedewasaan elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta tingkat pendidikan politik masyarakat yang memadai. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan berinvestasi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terkait (coupling) dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik, dan etnonasionalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan sikap tegas dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural secara terinci.
Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan praktek "Demokrasi Parlemen Multi Partai" memperlihatkan pergerakan bandul sejarah dari sistem liberal otoriter-liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial dan stabil. Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, bercermin dari pengalaman sejarah nasional, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa Sistem Presidensial dengan jumlah partai yang sedikit tampak lebih mungkin dikembangkan. Karenanya, penyederhanaan jumlah partai peserta Pemilu secara bertahap dengan penerapan "batas ambang" adalah langkah yang rasional dan obyektif.
Indonesia yang bersifat multi etnik dan agama dan masyarakatnya berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dapat direkat dalam sistem politik nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang muncul untuk menyuarakan keadilan. Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, mampu menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.
Keempat, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dengan wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke; dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara; serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali Indonesia demikian luas. Di sisi lain, pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat ketidakadilan global yang melekat di dalamnya, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil, mantap namun dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, roteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.
Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta otonomi daerah, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan peningkatan kapasitas. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan virus korupsi, kolusi dan nepotisme kepada oknum-oknum daerah yang menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.
Keenam, PK Sejahtera berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tatakelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cermin akan "tubuh" bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara. Tata pemerintahan yang baik, kami yakini menjadi prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang bersih-peduli-profesional harus menyatu dalam tubuh pengelolaan birokrasi, yakni: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, serta mendorong partisipasi publik.
Ketujuh, PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, "hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor". Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Untuk itu, bukti dan contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan legislatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini.
B. BIDANG PEREKONOMIAN
PK Sejahtera meyakini, bahwa Pertama, kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Mengingat penduduk miskin terutama adalah para petani dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan pada sektor pertanian merupakan paradoks, mengingat potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sangat besar. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian.
Kedua, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan terhadap gejoolak sosial. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan hal ini mengakibatkan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitas pembangunan sektoral. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi, apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain dalam kerangka kerja integratif. Keterkaitan, baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor, terjadi dalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, dan menghasilkan pemerataan pendapatan.
Ketiga, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum kita menyadari, bahwa hakikat persaingan di era global ini sarat dengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasi berkaitan dengan produksi, tetapi juga perilaku pasar di tingkat global. PK Sejahtera berkeyakinan bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi turut menentukan buruknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (rent seeking) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera meyaknini bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil.
Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upaya untuk mereduksi kerusakan alam hanya bisa direalisir apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input SDA. Proses teknologi yang bersih dan hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.
Keenam, PK Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. PK Sejahtera berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (backtracking) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK Sejahtera berpendapat, bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergeraknya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan analisis permasalahan ekonomi nasional yang ada, maka PK Sejahtera menetapkan platform perekonomian PK Sejahtera yang meliputi: 1) Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta layak bagi kemanusiaan untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal; 2) Membangun industri nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi, berbasis SDM berkualitas dan kemampuan inovasi teknologi yang memadai dalam rangka mencapai kemandirian bangsa; 3) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi untuk mencapai pembangunan lestari dengan berbasis pada integrasi antar sektor serta pembangunan berbasis wilayah dan potensi regional yang menjangkau masyarakat luas; 4) Membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha bagi terwujudnya ekonomi egaliter.
Langkah-langkah perbaikan yang diambil terdiri dari langkah utama dan langkah pendukung serta kebijakan penunjang. Langkah utama terdiri dari: 1) Melipatgandakan produktifitas petani dan nelayan.; 2) Mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa; 3) Membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru.
PK Sejahtera memandang bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (equity) adalah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Masalah pengentasan kemiskinan sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu sektor ini menjadi prioritas utama platform pembangunan ekonomi PK Sejahtera dengan langkah utama pertama, yaitu melipatgandakan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Langkah ini dilaksanakan melalui program utama modernisasi sektor pertanian dan kelautan, serta relokasi hingga separoh penduduk tani ke sektor industri dan jasa berbasis agro melalui pemberdayaan wirausaha dan program outsourcing bottom of pyramid.
Langkah kedua adalah untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan (growth) ekonomi nasional dengan titik berat pada koordinasi lintas sektor lintas wilayah dengan sasaran untuk meningkatkan efek pengganda sektor/wilayah yang kaya sumber daya alam terhadap sektor/wilayah lain melalui upaya peningkatan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri dengan mengandalkan SDM yang berkualitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai. Dengan koordinasi lintas sektoral dan wilayah yang baik diharapkan bisa tercapai pemerataan (equity) dan pertumbuhan (growth) secara bersamaan. Skema insentif/disinsentif diterapkan untuk merubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu tergantung pada luar menuju pada pola rantai pemasok yang kuat di dalam negeri dengan mengoptimalkan peran pemasok komponen dan litbang/universitas dalam negeri untuk mencapai tingkat kemandirian bangsa. Insentif utama diberikan untuk mendorong terbangunnya industri pemasok komponen dalam negeri yang kuat dan peran lembaga litbang/universitas sebagai pemasok teknologi dalam negeri yang optimal. Disinsentif terutama diterapkan pada impor barang jadi dan barang setengah jadi yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
Langkah ketiga adalah membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar. Subsektor kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah sektor-sektor yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk digali untuk membangun industri berbasis sumber daya alam dengan nilai tambah dan daya saing tinggi. Di samping itu di antara penduduk Indonesia yang demikian besar terdapat SDM yang berkualitas sangat tinggi dengan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang tinggi yang mampu bersaing di bidang-bidang yang paling frontier di dunia yang bisa diandalkan untuk membangun sektor ekonomi berbasis knowledge. Bidang-bidang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam kategori ini adalah sektor bioenergi, farmasi, bioteknologi, telematika, peralatan kedokteran dan instrumentasi. Diharapkan bidang-bidang ini akan bisa mengangkat martabat bangsa dan juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kunci keberhasilan ketiga langkah tersebut di atas terletak pada kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA
Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama. Karenanya misi yang diemban PK Sejarah dalam bidang sosial-budaya adalah "Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat Martabat Bangsa". Dalam bahasa yang lebih gamblang dapat diterjemahkan sebagai "Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya", sebab kita memandang kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa.
Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan itu, maka langkah utama PK Sejahtera adalah:
Pertama, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga acap terbongkar adanya mafia dan spekulan barang yang mengontrol harga di pasar. PK Sejahtera menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulan yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulan.
Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masingmasing, bahkan diupayakan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9 – 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.
Ketiga, Terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt. Kesehatan paripurna dengan visi sehat badan, mental spiritual dan sosial yang dimulai dengan sehat individu, sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. Dengan demikian kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar itu, maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upaya mengimplementasikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan mengembangkan sistem pendukungnya secara berkualitas, antara lain: peningkatan kuota anggaran kesehatan, perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan peranserta masyarakat, peningkatan sumberdaya kesehatan profesional yang berakhlakulkarimah, perbaikan sistem manajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta kefarmasian kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi masyarakat, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan kesehatan yang berkeadilan.
Keempat, penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (character building) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (mental model) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditanam. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.
Kelima, gerakan kebudayaan yang progresif. PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern.
D. ISU-ISU STRATEGIS SEKTORAL
| No. |
Bidang Politik
|
Ringkasan Platform
|
| 1. | Politik Nasional | Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. |
| 2. | Kepemimpinan Nasional | Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional). |
| 3. | Ketatanegaraan | Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil. |
| 4. | Reformasi Birokrasi | Memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien |
| 5. | Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM | Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan parat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan. |
| 6. | Pertahanan | Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru. |
| 7. | Keamanan | Keamanan Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan polisi selaku aparat pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. |
| 8. | Kewilayahan | Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. |
| 9. | Politik Luar Negeri | Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. |
| 10. | Komunikasi dan Informasi | Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan ekonomi dan politik tertentu. |
| No. |
Bidang Ekonomi
|
Ringkasan Platform
|
| 1. | Reformasi Ekonomi | Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rente ekonomi. |
| 2. | Kerangka Ekonomi Makro | Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. |
| 3. | Pengentasan Kemiskinan | Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional. |
| 4. | Investasi dan infrastruktur | Investasi dan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi tanpa mengabaikan strategi industrialisasi nasional dengan memantapkan kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel harus dibangun. |
| 5. | Perbankan Dan Finansial | Membangun sektor perbankan dan finansial agar memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional dengan tetap menegakkan aspek keadilan dan mengedepankan pendekatan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan perbankan. |
| 6. | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh sebagai bagian integral dari sistem fiskal nasional. |
| 7. | Industri, Iptek, BUMN dan Perdagangan | Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan moderen untuk mencapai kemandirian bangsa melalui industri berbasis hemat SDA, SDM unggul, kebijakan transfer teknologi, dan pengembangan riset. |
| 8. | Pertanian, Kehutanan dan Kelautan | Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri merupakan sektor ekonomi fundamental yang menjadi tulang punggung bangsa untuk menopang pembangunan di berbagai sektor yang lain. |
| 9. | Energi, Pertambangan dan SDA | Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan penggunaan sumber daya energi, intensifikasi pengelolaan sumber daya energi, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. |
| 10. | UKM dan Koperasi | Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi sebagai wujud perhatian dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga. |
| 11. | Ketenagakerjaan, SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja | Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi buruh dan bukan hanya mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh . |
| 12. | Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Pembangunan Regional | Desain otonomi dan pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dengan membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan antar daerah. |
| 13. | Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan; melalui pengembangan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi. |
| 14. | Perjuangan Petani | Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas dengan cara memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian. |
| 15. | Perjuangan Buruh | Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka dengan membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik. |
| 16. | Perjuangan Nelayan | Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas melalui pengembangan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan. |
| 17. | Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggungjawab internasional dengan tujuan menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni. |
| No. |
Bidang Sosial-Budaya
|
Ringkasan Platform
|
| 1. | Pendidikan Nasional | Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional. |
| 2. | Pembangunan Kesehatan Nasional | Mewujudkan sehat paripurna untuk semua dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. |
| 3. | Seni, Budaya Dan Parawisata | Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat | Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. |
| 5. | Kepeloporan Pemuda | Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya, dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa. |
| 6. | Pembinaan Olahraga | Membangun manusia Indonesia yang kuat jasmani dan menumbuhkan karakterkepemimpinan, kerja keras, disiplin, kerja sama, sportif melalui aktivitas olahraga. |
| 7. | Perempuan Indonesia | Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui pemantapan peran di sektor domestik dan publik. |
| 8. | Pembinaan Keluarga | Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa. |
| 9. | Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama | Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya dan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati. |
Sumber: pk-sejahtera.org
