Jakarta - Isu miring tengah menerpa PKS. Partai kader ini disebut-sebut retak pasca reshuffle KIB II. Ada pihak yang ingin tetap di koalisi dan ada juga yang ingin keluar dari koalisi. Alhasil isu pun merebak, PKS pecah. Benarkah?

"Itu kompor dari rekan partai lain," bantah politikus PKS Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (29/10/2011).

Kabar yang beredar, kubu di PKS yang ingin keluar dari koalisi diwakili Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dikabarkan juga ada beberapa anggota majelis syuro yang sudah merapat ke kubu Anis. Salah satu pemicunya hilangnya jatah kursi PKS di kabinet, walau ada kabar menyebutkan bahwa sejak lama kubu Anis ingin keluar dari koalisi.

Sedang yang memilih bertahan di kabinet diwakili oleh kubu Tifatul Sembiring dan menteri PKS yang di kabinet, dengan didukung Presiden PKS Luthfi Hasan. Alasan kubu ini bertahan, melihat kondisi PKS lebih realistis untuk terus berada di kabinet.

Sementara posisi Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin yang menentukan belum terbaca. Semua bergantung pada rapat majelis syuro yang akan digelar usai lebaran nanti.

Namun saat dikonfirmasi kabar yang beredar itu, Hidayat membantah. Dia menegaskan, di PKS tidak ada kubu-kubuan. Isu itu hanya dilempar oleh pihak yang tidak suka dengan kiprah PKS.

"PKS tetap solid dan enggak ribut," tegasnya.

Menurut Hidayat, PKS tetap solid karena adanya majelis syuro. Nanti di sana majelis syuro akan diputuskan semuanya. "Kita semua menunggu keputusan majelis syuro," tutur Hidayat yang juga anggota majelis syuro PKS ini.(ndr/lh)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti dan mengangkat beberapa wakil menteri dalam reshuffle kali ini. Menteri dan wakil menteri yang sama-sama memiliki kewenangan dari Presiden diharapkan tidak saling mengganjal.

"Tapi memang harus dipastikan kewenangan dan sistem kerja kementeriannya. Jangan sampai malah nanti saling mengganjal karena merasa sama-sama memiliki kewenangan dari presiden, merasa punya otoritas, akhirnya tidak koordinasi malah menjadi masalah," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid.

Hal itu dikatakan Hidayat, di sela-sela rapimnas tertutup PKS, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).

"Saya berharap presiden juga sekaligus ketika menunjuk wakil menteri juga memberi kewenangan yang pasti. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana koordinasi dengan menteri supaya tidak terjadi hal-hal yang bikin kagok antara menteri dan wakil menterinya itu," imbuh Hidayat.

Hidayat menambahkan, adanya wakil menteri mungkin adalah strategi Presiden untuk membuat kabinet semakin efektif. Dia berpendapat, ada beberapa pos menteri yang memang memerlukan penguatan.

"Misalnya Menteri Kesehatan, kita tahu beliau sedang sakit. Kemudian Menbudpar mungkin diperlukan sebuah terobosan agar Indonesia kita dikenal dengan baik di dunia internasional. Masak pertanyaannya cuma 'Are you Malaysia?' Kemudian kalau kementerian luar negeri itu saya tidak tahu alasannya. Tapi intinya saya bisa memastikan itu bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan dan memaksimalkan kinerja suntikan baru dengan menghadirkan wakil menteri," papar Hidayat. [Sumber: pk-sejahtera.org/17/10/2011]

Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS)

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Grand Sahid Jakarta ditutup Sabtu (15/10) petang. Hasilnya bisa disimpulkan dalam tiga poin yang disampaikan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq kepada media menyikapi perkembangan politik nasional, termasuk persoalan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II).

Poin-poin tersebut adalah, Pertama, forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.

Kedua, dalam merespon rencana reshuffle, sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Reshufle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono karena itu segala implikasi kebijakan  tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya,” tegas Luthfi.

Namun demikian, PKS berasumsi bahwa reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif kenegarawanan , profesionalisme dan transparansi. Reshuffle juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet  dalam menghadapi persoalan-persoalan yang membelit pemerintahan akhir-akhir ini dan asumsi tantangan yang akan datang. Dan hal itu akan sangat mempertaruhkan kredibilitas Presiden.

“PKS akan merespon langkah-langkah reshuffle tersebut secara proporsional pada forum Majelis  Syuro, berdasarkan opsi-opsi dan masukan-masukan Rapimnas ini,” tambah Luthfi.

Ketiga, seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun.[Sumber: pk-sejahtera.org/15/10/2011]

Tifatul Sembiring

Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa partainya tetap aman dalam pemerintahan SBY. Sebab, ada kesepakatan antara PKS dan SBY bahwa soal reshuffle kabinet harus dikomunikasikan terlebih dulu. Dan hingga saat ini, katanya, PKS belum melakukan pembahasan khusus soal perombakan kabinet dengan SBY.

"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.

Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.

"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.

"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.

Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.

"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.

Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.

"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.

"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir. (nvc/lrn) [Sumber: Novi Christiastuti Adiputri - detikNews.com/09/10/2011].

Jakarta - Rencana perombakan kabinet oleh Presiden SBY dalam bulan ini diduga akan ditunggangi oleh pihak tertentu untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari kabinet.

Penilaian itu datang dari mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10)malam. Namun, ketika disinggung siapa pihak yang ia maksud, Hidayat enggan menjawabnya. "PKS justru melihat ada yang menunggangi reshuffle untuk menendang PKS dari koalisi," kata Hidayat. Oleh karena itu, ia mengingatkan, reshuffle harusnya dipikirkan secara matang betul. Pasalnya, menurut dia, bila reshuffle itu tidak dipikirkan secara matang akan menimbulkan kontroversi. "Pak SBY adalah orang yang rasional," ujarnya.

Kendati dia khawatir PKS akan didepak dari koalisi, tetapi Hidayat merasa tak keberatan seandainya dikeluarkan dari kabinet. Malah, katanya, PKS akan lebih percaya diri bila berada di luar kabinet. (ARI)[Sumber: Kristian Ginting - Liputan6.com/08/10/2011].

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai dorongan reshuffle kabinet yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) bermodalkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). PKS memandang wacana reshuffle kabinet digunakan untuk mengalihkan isu sentral yang saat ini menerpa PD, kasus suap Kemenpora yang menyeret mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Wajar saja PKS memandang demikian. Mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora.

"Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duganya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap fakta 50 persen menteri tidak bekerja maksimal. PD menyarankan Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang tak bekerja maksimal setelah melalui evaluasi UKP4.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan," saran Wasekjen PD, Saan Mustopa. (van/nwk) [Sumber: http://www.detiknews.com].

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)