 |
| Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri |
Hal itu dikemukakan Salim Segaf Al Jufri di sela kegiatan Rakornas Penanggulangan Kemiskinan diBatam, hari ini Sabtu (14/5).
"Ganja merupakan salah satu barang yang dilarang dalam undang -ndang, namun ganja menjadi suatu pengecualian jika dipakai untuk pengobatan”, ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Sementara jika disalahgunakan penggunaannya akan membahayakan kesehatan. Karena itu Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menyatakan ketidak sepakatannya dengan adanya organisasi yang melegalkan ganja tersebut.
Hal itu dikemukakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Batam hari ini. Dikatakannya, apabila dilegalkan ganja tersebut dikhawatirkan disalahguna oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga nantinya akan berdampak sosial.
Dikatakannya saat ini baru Belanda yang melegalkan ganja tersebut, sedangkan Indonesia sebagai negara hukum tentunya ada aturan aturan yang diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap haram.
Menurut Salim Segaf Al Jufri, selama ini kementeriannya telah banyak merehabilitasi korban-korban Napza atau zat adiktif seperti ganja, dan narkoba.
Untuk itu ia menilai dengan sekelompok organisasi yang meminta ganja untuk dilegalkan secara pribadi itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan di Indonesia. (Ria S/Luber/WDA) [Sumber: http://www.rri.co.id]
 |
| Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri (tengah) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud (tiga dari kiri) memperagakan cara menenun kain songket di perajin kasab ketika melakukan kunjungan di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Jumat (23/4/2010). |
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie mengatakan, penilaian kinerjanya hingga kini menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, Salim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan pencopotan dirinya dari jabatan menteri.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.
Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.
Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).
Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.
Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.
Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya.
-----------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
INILAH.COM, Bogor - Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Assegaf menjelaskan arahan Presiden terpilih SBY ke depannya sangat jelas dan lugas. Dirinya diminta berada di kementerian untuk benar-benar menyukseskan target pemerintah dalam pengurangan jumlah kemiskinan 8-10 persen.
"Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB," kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).
Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.
"Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik," ujar Salim. [sss]
Sumber : www.inilah.com
"Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB," kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).
Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.
"Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik," ujar Salim. [sss]
Sumber : www.inilah.com
