![]() |
| Suswono (Mentan) |
Salah satu rencana Kementrian Pertanian adalah dengan melakukan ekstensifikasi Lahan pertanian. Menteri Pertanian Suswono dalam acara penutupan Agrinex Expo 2013 mengatakan bahwa ia getol memperjuangkan rencana ekstensifikasi lahan ini. Ia mengatakan Kementriannya harus segera bertindak untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN.
““Ekstensifikasi lahan tidak bisa dihindari dan memang harus segera di lakukan,” Jelasnya.
Untuk memperkuat rencananya ini, ia mencontohkan Thailand. Ia mengatakan bahwaThailand mampu mengekspor hasil-hasil pertanian negara mereka meskipun luas lahan pertanian mereka masih dibawah luas lahan pertanian indonesia yang sekitar 13,5 juta hektare
“Dibanding Thailand, Lahan kita justru lebih luas 1,5 kali lahan mereka. Namun, penduduk kita itu berkali-kali lipat dari penduduk Thailand,” ungkapnya.
Selain ekstensifikasi lahan, Menteri Pertanian juga akan semakin meningkatkan kerjasama dengan Universitas – Universitas di Indonesia yang memang konsisten dibidang penelitian pertanian dan hortikultura. (faa)
Sumber: http://web.bisnis.com/ini-kiat-mentan-suswono-hadapi-pasar-bebas-asean-2015
![]() |
| Suswono Menteri Pertanian (Mentan) |
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Suswono menjamin stok daging sapi menjelang lebaran hingga bulan September 2011 mendatang aman. Dengan tersedianya kebutuhan daging dalam negeri, menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjamin harga daging tidak akan naik.
"Sampai September stok aman. Importir sudah janji tidak akan menaikkan harga. stok sudah cukup," kata Suswono di sela-sela acara buka puasa bersama di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/8).
Suswono mengakui, kebutuhan daging dalam negeri memang masih dipasok daging impor. Namun, untuk distribusinya kata dia Kementrian Pertanian (Kementan) melakukan pengawasan super ketat demi menjaga harga daging di pasaran tetap stabil.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan Kementan tahun ini, Suswono mengklaim telah berhasil menurukan harga daging sapi dari Rp 120 ribu per kilo menjadi Rp 90 ribu per kilo. " Ini kan hanya faktor psikologi yang dimainkan. Kita perketat. Daging (impor) saja, yang tadinya 120 ribu sudah kita kurangi menjadi Rp 90 ribu per kilo, begitu juga daging bakalan," katanya.
Sebelum swasembada daging, kata Suswono impor daging jangan dianggap tabu. Sebab, untuk menstabilkan kebutuhan daging dalam negeri perlu pasokan dari negara lain.
Namun kata dia, seiring dengan pelaksanaan program swasembada daging yang dicanangkan, ke depan kebutuhan daging akan dipenuhi dari peternak dalam negeri. Suswono mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus yang dilakukan terdapat 14,8 juta sapi potong.
"Apalagi dengan hasil sensus sapi potong yang cukup menggembirakan ada 14,8 juta sapi potong. Kita harapkan daya dukung dalam negeri bisa meningkat lebih tajam. Syukur-syukur kalo kita swasembada. Tapi data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang terbaru belum diberikan. Sehingga sisanya itu akan diimpor," katanya. (awa/jpnn) [jpnn.com/16/8/2011]
JAKARTA (Pos Kota)-Kementerian Pertanian menggelar kampanye ´green product kelapa sawit´ (palm oil campaign) di dua negara yang tergabung di Uni Eropa, Prancis serta Spanyol. Hal itu untuk mengantisipasi maraknya isu negatif yang disematkan terhadap produk sawit asal Indonesia.
“Kampanye kami lakukan guna menyampaikan informasi terkait kebijakan serta upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability),” kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, kemarin.
Menurut Mentan, pihaknya menyampaikan keberatan Pemerintah Indonesia terhadap pandangan negatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional serta aturan negara importir yang berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit.
Dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan, Pedesaan dan Perikanan Spanyol, Mentan Suswono menjelaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil System dan perhatian terhadap kriteria lingkungan yang tercantum dalam Renewable Energy Directive (RED) yang berpotensi sebagai Non-Tarif Barrier dalam perdagangan.
Begitu juga ketika bertemu dengan Menteri Pertanian Prancis, Suswono menyampaikan pandangan serupa. “Pemerintah Prancis dapat memahami pandangan Indonesia dan berharap mendapat masukan dari hasil penelitian tentang minyak sawit sebagai evaluasi kebijakan terkait dengan penggunaan sawit di negara tersebut,” tambahnya.
Suswono menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia oleh negara-negara maju yang mengusung isu lingkungan sebenarnya lebih berlatarkan persaingan dagang, bukan semata-mata karena aspek lingkungan. (faisal/B) [Sumber: http://www.poskota.co.id]
“Kampanye kami lakukan guna menyampaikan informasi terkait kebijakan serta upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability),” kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, kemarin.
Menurut Mentan, pihaknya menyampaikan keberatan Pemerintah Indonesia terhadap pandangan negatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional serta aturan negara importir yang berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit.
Dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan, Pedesaan dan Perikanan Spanyol, Mentan Suswono menjelaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil System dan perhatian terhadap kriteria lingkungan yang tercantum dalam Renewable Energy Directive (RED) yang berpotensi sebagai Non-Tarif Barrier dalam perdagangan.
Begitu juga ketika bertemu dengan Menteri Pertanian Prancis, Suswono menyampaikan pandangan serupa. “Pemerintah Prancis dapat memahami pandangan Indonesia dan berharap mendapat masukan dari hasil penelitian tentang minyak sawit sebagai evaluasi kebijakan terkait dengan penggunaan sawit di negara tersebut,” tambahnya.
Suswono menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia oleh negara-negara maju yang mengusung isu lingkungan sebenarnya lebih berlatarkan persaingan dagang, bukan semata-mata karena aspek lingkungan. (faisal/B) [Sumber: http://www.poskota.co.id]
Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengatakan Indonesia siap menyumbang 25 ribu ton beras untuk cadangan beras ASEAN. Padahal pertemuan tingkat tinggi ASEAN pekan lalu hanya meminta Indonesia menyiapkan 12 ribu ton cadangan beras.
"Cadangan beras ini juga berguna untuk kepentingan nasional," kata Suswono Selasa 11 Mei 2011 di Jakarta.
Kebutuhan cadangan beras negara ASEAN Plus Three (Jepang, Cina dan Korea Selatan) mencapai 720 ribu ton. Hal ini disepakati dalam pertemuan Asean Ministrial on Agriculture and Forestry (AMAF) di Kamboja tahun lalu. Meski begitu kata Suswono kepastian cadangan beras setiap negara akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri Oktober mendatang di Bali.
Besarnya target yang dibuat pemerintah dipercaya akan mendorong peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Luasnya areal tanam menurut dia menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan dalam peningkatan produksi dalam negeri. "Kami tinggal meningkatkan penelitian untuk mendapatkan varietas yang bagus dan produktifitas tinggi," jelasnya.
Suswono juga menyebut target 25 ribu bukan tidak mungkin diwujudkan. Pasalnya perubahan pola musim panen yang terjadi di tingkat petani akan menjaga ketersediaan beras. "Kalau biasanya pada Juni dan Juli kita paceklik sekarang justru tetap ada panen," jelasnya. Alasannya perubahan iklim telah merubah pola tanam petani menjadi menyebar di sepanjang bulan.
Peningkatan produksi pangan petani menurut Suswono sudah terbukti dengan capaian produksi petani. Hingga April pemerintah mencatat produksi pangan petani sudah mencapai 30 juta ton Gabha Kering Giling. Dengan jumlah ini dia optimistis target produksi hingga 70,6 juta ton padi tahun ini akan tercapai. IRA GUSLINA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]
"Cadangan beras ini juga berguna untuk kepentingan nasional," kata Suswono Selasa 11 Mei 2011 di Jakarta.
Kebutuhan cadangan beras negara ASEAN Plus Three (Jepang, Cina dan Korea Selatan) mencapai 720 ribu ton. Hal ini disepakati dalam pertemuan Asean Ministrial on Agriculture and Forestry (AMAF) di Kamboja tahun lalu. Meski begitu kata Suswono kepastian cadangan beras setiap negara akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri Oktober mendatang di Bali.
Besarnya target yang dibuat pemerintah dipercaya akan mendorong peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Luasnya areal tanam menurut dia menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan dalam peningkatan produksi dalam negeri. "Kami tinggal meningkatkan penelitian untuk mendapatkan varietas yang bagus dan produktifitas tinggi," jelasnya.
Suswono juga menyebut target 25 ribu bukan tidak mungkin diwujudkan. Pasalnya perubahan pola musim panen yang terjadi di tingkat petani akan menjaga ketersediaan beras. "Kalau biasanya pada Juni dan Juli kita paceklik sekarang justru tetap ada panen," jelasnya. Alasannya perubahan iklim telah merubah pola tanam petani menjadi menyebar di sepanjang bulan.
Peningkatan produksi pangan petani menurut Suswono sudah terbukti dengan capaian produksi petani. Hingga April pemerintah mencatat produksi pangan petani sudah mencapai 30 juta ton Gabha Kering Giling. Dengan jumlah ini dia optimistis target produksi hingga 70,6 juta ton padi tahun ini akan tercapai. IRA GUSLINA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]
"Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian." - Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."
Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.
“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.
Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com
![]() |
| Menteri Pertanian Suswono |
VIVAnews - Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sepenuhnya siap bila terkena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, Suswono menegaskan, bahwa kinerjanya secara profesional selama ini cukup baik.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.
Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Data terkini, kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.
Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.
"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.
-------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com
Jakarta 25 Nopember 2009. Pada tanggal 23 Nopember 2009 bertempat di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Ir. Suswono, MMA telah mencanangkan “Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk mendukung Industri Dalam Negeri”.
Dalam acara yang dihadiri oleh beberapa pimpinan daerah penghasil kakao dan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) tersebut, Menteri Pertanian mengatakan bahwa acara Pencanangan Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk mendukung Industri Dalam negeri ini memiliki arti yang sangat strategis dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan agroindustri kakao nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan produksi kakao fermentasi, bermutu dan memiliki nilai tambah, sekaligus dapat menyediakan bahan baku industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Mentan juga menjelaskan bahwa pada saat ini luas areal tanaman kakao di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar dengan produksi sebesar 790 ribu ton, yang menempatkan Indonesia sebagai negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana. Pada tahun 2008 kakao tercatat memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 1150 juta, yang merupakan penghasil devisa terbesar ketiga di sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Di samping itu perkebunan kakao mampu memberikan sumbangsih terhadap keluarga pekebun, karena hampir 93% kebun kakao dimiliki dan diusahakan oleh rakyat, yang melibatkan hampir 1,5 juta kepala keluarga.
Dalam kaitannya dengan penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, Mentan menambahkan bahwa kita masih menghadapi berbagai kendala, khususnya masalah mutu. Kita belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri karena alasan produksi biji kakao kita masih bermutu rendah dan belum difermentasi. Permasalahan mutu ini dapat berimplkasi terhadap pengurangan nilai atau penalti, bahkan penolakan dari industri pengolahan kakao maupun dari negara pengimpor. Hal ini menyebabkan citra kakao kita di mata dunia menjadi rendah. Saat ini terdapat 16 unit industri kakao nasional dengan kapasitas terpasang sekitar 293 ribu ton/tahun. Namun demikian hanya 3 unit yang beroperasi, sedangkan 9 unit berhenti sementara, 3 unit berhenti total dan 1 unit belum beroperasi.
Kebijakan pengembangan kakao pada saat ini dan di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan agroindustri kakao yang berdaya saing dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi pelaku usahanya, khususnya petani secara berkelanjutan. Menteri Pertanian selanjutnya mengharapkan agar penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi biji kakao dan dapat diterapkan mulai tahun 2010 yang akan datang.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian menghimbau agar industri kakao yang saat ini masih tertidur dapat segera bangkit untuk mengolah biji kakao menjadi produk coklat, dan bila perlu kita tidak lagi mengekspor kakao dalam bentuk biji.
Sumber: Deptan.go.id








