Anton Apriyantono

Menanggapi berbagai tudingan AS lewat bocoran di situs Wikileaks, Anton mengaku heran ada kawat diplomatik AS yang sumbernya tidak berdasarkan data. Analisisnya juga tidak akurat.

Mengenai penempatan kader PKS pada posisi penting di Kementrian Pertanian, menurut Anton, tuduhan itu tidak berdasar. Sebab dan PNS dilarang menjadi anggota partai. "Kalaupun ada simpatisan, itupun tidak banyak," ujarnya.

Anton juga mempertanyakan kriteria kegagalan, seperti yang dituduhkan pihak AS. Seperti diketahui, pada saat Anton menjabat sebagai Mentan, Indonesia justru mampu mencapai swasembada beras. "Analisa itu mungkin didasarkan kepentingan AS," katanya.

Anton memang pernah berbenturan dengan kepentingan AS saat menjadi Menteri. Boleh jadi, 'perang' antara Anton dengan AS dipicu soal flu burung dan larangan masuknya apel AS ke Indonesia.

Saat itu, Anton tidak setuju dengan sikap AS yang sepertinya menakut-nakuti Indonesia agar agar membeli vaksin flu burung yang mahal dalam jumlah besar. Dia menolak membeli Tamiflu yang harganya mahal. Sedangkan soal larangan apel AS masuk Indonesia, karena apel itu sejatinya bukan dari AS. Lagipula, ada hama yang menempel di apel tersebut.

Mengenai tudingan korupsi, menurut Anton, lebih tidak masuk akal. Pasalnya, impor beras dilakukan oleh Bulog tanpa campur tangan Kementerian Pertanian. Demikian pula tudingan mendapat dana dari Monsanto. Menurutnya, kasus itu meledak jauh sebelum dirinya menjabat Mentan.

Anton mengaku tidak anti Amerika. "Saya anti ketidakadilan dan kezaliman," tegasnya. (HP) [Sumber: gatra.com]

Anton Apriyantono

Jakarta - Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Menteri Pertanian dijabat oleh Anton Apriyantono. Anton rupanya dianggap pemerintah AS sebagai menteri gagal. AS berharap Anton dicopot, namun harapan itu tidak terkabul.

Dalam dokumen Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks dengan kode 06JAKARTA873 tertanggal 24 Januari 2006, Kedubes AS melapor ke Washington soal profil Mentan Anton Apriyantono yang dalam dokumen tersebut mereka tulis Anton Apriyanto. Profil itu bertajuk 'Mentan Indonesia: Anatomi Kegagalan'.

"Tidak punya visi, tidak bisa mengimplementasikan perubahan sederhana untuk secara positif mendorong pendapatan produsen, dan kurang jelas tindakannya untuk menjaga masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan seperti Flu Burung. Semua menuju pada sebuah kementerian yang performanya kurang," demikian deskripsi mereka soal Anton.

Anton dianggap tidak punya pengalaman di kementerian. Dia didapuk menjadi Mentan, dianggap AS karena Anton adalah kader PKS yang sedang naik daun. Bahkan AS menuding kepentingan PKS ikut membentuk kebijakan Anton di Kementan.

"Staf senior diganti, diiringi bisik-bisik karena bertentangan dengan pandangan menteri (Anton) soal perempuan yang pegang jabatan, dan atau keinginannya menempatkan kader PKS dalam posisi penting. Banyak Dirjen dan Direktur diganti. Banyak pula penggantinya dari Institut Pertanian Bogor," kata laporan itu.

Kedubes AS Jakarta berpendapat sikap kompromi SBY mempengaruhi kinerja kementerian termasuk Kementan. Anton juga dianggap tidak menghargai analisa bawahannya dengan membentuk semacam komite ahli yang sebagian beranggotakan orang IPB.

Kedubes AS menuding Kementan juga rawan korupsi dalam hal izin impor beras yang diduga menguntungkan partai Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla, Partai Golkar, sampai masalah suap dari perusahaan asing di mana Monsanto akhirnya membayar denda US$ 1,5 juta di AS pada Januari 2005.

"Ada juga tuduhan mengalihkan hak impor ke perusahaan milik anggota PKS. Meski susah dibuktikan, rumor ini berkembang di kalangan swasta dan pejabat Kementan non-PKS," jelasnya.

Dituduhkan juga, Anton sengaja menunda penjualan perkebunan karet Goodyear di Sumatera Utara ke pihak Bridgestone pada awal 2005. Ini lantaran Bakrie Plantations milik Menko Kesra saat itu, Aburizal Bakrie naksir dengan perkebunan itu, namun pada akhirnya memang tidak jadi membeli.

Kedubes AS mengeluhkan kebijakan Anton menyulitkan kebijakan perdagangan AS seperti akses pemasaran daging sapi AS atau siapa yang ditunjuk untuk menghadiri pertemuan para pembuat kebijakan dengan pihak AS. AS mengklaim keluhan juga disampaikan Kedubes lain, kelompok bisnis dan perempuan.

"Tapi, karena pentingnya partai sang menteri untuk dukungan politik Presiden dan ada menteri dari PKS yang baru keluar dari kabinet, sepertinya Menteri Anton tidak akan diganti," keluh mereka. (fay/nrl) [Fitraya Ramadhanny - detikNews.com]

JAKARTA- Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal menilai persoalan yang disebutkan Wikileaks tentang beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pro terhadap Amerika Serikat (AS) itu sebagai sesuatu yang wajar.

Sebab menurut dia, karena memang banyak kepentingan asing bermain di Indonesia. "Bukan rahasia umum bahwa kepentingan asing banyak bermain di Indonesia, mustahil, pasti ada mitranya," ujar Mustafa saat dihubungi wartawan, Kamis(25/8/2011).

Bagi Mustafa, kepentingan asing di Indonesia sebagian besar sangat tidak adil. Asing mengeksploitasi alam dan tidak untuk hajat hidup orang banyak di Indonesia tetapi dikeruk ke luar negeri.

"Kalau kerjasama wajar, masyarakat Indonesia pasti akan senang. Ini kesannya tertutup dan menjual murah negeri ini," ungkapnya.

Lebih jauh Mustafa menjelaskan, PKS sendiri tak mempersoalkan dengan semua pihak yang mau bekerjasama dengan Indonesia asalkan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Bagi PKS kita terbuka kerjasama sebagai sejumlah pihak," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan situs WikiLeaks membocorkan data kawat Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mengenai Indonesia. Berdasarkan dokumen terbaru ini, WikiLeaks menyebut menteri-menteri yang dapat dijadikan mitra komprehensif AS.

Pada 21 Oktober 2009 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya. Kedubes AS memberikan daftar nama menteri-menteri yang berpeluang sebagai sekutu utama Negeri Paman Sam.

Dokumen dengan no referensi 09JAKARTA1773 dan dibuat pada 23 Oktober 2009 tersebut, menyebutkan beberapa menteri yang dianggap sebagi mitra komprehensif dalam hubungan AS-RI. Dubes AS saat itu Cameron Hume, memaparkan beberapa nama menteri yang potensial.

Kabinet yang baru dibentuk saat itu, di mata AS memiliki beberapa sektor penting yang dapat dilakukan kerja sama komprehensif. Sektor itu antara lain, ekonomi, kesehatan, lingkungan serta keamanan dan pertahanan. Demikian disebutkan dalam situs WikiLeaks.

Di bidang ekonomi, duet Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tetap mengisi posnya di kabinet saat itu. Keduanya dianggap diterima dengan baik oleh kalangan pebisnis.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa yang juga disebut dokumen itu sebagai sekutu terdekat dalam Pemerintahan SBY, dianggap dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk mendorong inisiatif kebijakan ekonomi. Tetapi Hatta dianggap tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam melakukan reformasi.

Pada bidang kesehatan, pemilihan Dr Endang Rahayu Sedyaningish sebagai Menteri Kesehatan dianggap sebagai pilihan bagus. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta dianggap sebagai akademisi terhormat dan akan memfokuskan isu perubahan iklim dalam masa kerjanya.

Bocoran kawat diplomatik Kedubes AS ini juga menyebutkan mitra dialog kunci dalam isu keamanan dan pertahanan, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI di mata AS disebut sebagai tokoh kunci dalam reformasi militer Indonesia.

Selain itu, bocoran kawat diplomatik AS ini juga menyebutkan dilakukan tindakan nyata untuk menarik Menteri Marty Natalegawa sebagai partner kunci hubungan diplomatik AS-RI.

Tindakan pertama yang diminta oleh Kedubes AS kepada Pemerintah Washington adalah untuk segera mungkin meminta Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan selamat kepada Marty karena ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri RI. Saat itu, Marty menggantikan posisi Menlu sebelumnya yang dijabat oleh Hassan Wirajuda. (ugo) [Misbahol Munir - Okezone.com]

Tifatul Sembiring

Jakarta - Wikileaks mengungkapkan, hubungan antara PKS dan Pemerintah AS tidak selalu berseberangan seperti pada kasus Mentan Anton Apriyantono. PKS pada 2008 malah punya hubungan mesra dan belajar kampanye politik dari AS.

Kawat diplomatik berkode 08JAKARTA54 tertanggal 9 Januari 2008 yang diungkap Wikileaks mengisahkan pertemuan antara Dubes AS Cameron Hume dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Internasional Taufik Ramlan Wijaya, dan anggota DPR dari FPKS Zulkieflimansyah.

Mereka berbicara seputar isu keamanan. PKS menyebutkan, separatisme, perubahan iklim dan kejahatan transnasional adalah ancaman terbesar untuk keamanan Indonesia. Nah, PKS juga dalam kesempatan itu berterima kasih pada Hume atas program diplomasi AS yang menguntungkan para pejabat PKS.

"Tifatul berterima kasih pada Dubes atas program diplomasi publik yang sangat menguntungkan para pejabat PKS," demikian laporan itu.

Tifatul mengatakan dirinya bisa berkunjung ke AS pada 2006 lewat International Visitor Program sehingga bisa lebih memahami AS. Zulkieflimansyah juga senang dengan program buku-buku berbahasa Indonesia mengenai AS.

Hubungan baik dengan AS ini membantu PKS memahami proses demokrasi di Negara Paman Sam. Bahkan, Tifatul cs mengakui pengetahuan itu ingin dipraktikkan dalam kampanye politik PKS.

"Program diplomatik AS juga membantu pejabat PKS untuk memahami proses demokrasi AS, sebuah pelajaran yang mereka (PKS) harapkan bisa dipraktikkan untuk kampanye politik mereka," lanjutnya.

Lebih lanjut delegasi PKS ini mengapresiasi kesempatan untuk bisa memahami AS dengan lebih baik dan meminta agar kandidat PKS diikutsertakan dalam program pertukaran. (fay/nrl) [Fitraya Ramadhanny - detikNews.com/16/8/2011]